Dengan adanya kemampuan ini, akses terhadap berbagai aspek-aspek seperti ekonomi, budaya, teknologi, sosial dan berbagai aspek lainnya akan terbuka lebar sehingga akan meningkatkan kemampuan dan kualitas taraf hidup. Lalu, Bagaimana pencapaian pengetasan buta aksara di Indonesia?

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf di Indonesia pada tahun 2020 ada sebanyak 3,62 persen. Angka tersebut turun sebesar 0,08 persen dari tahun sebelumnya. 

Jika dilihat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, persentase angka buta huruf ini secara konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2011, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf ada sebanyak 6,44 persen. Artinya bahwa selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan hampir setengahnya.

Tentu pencapaian ini perlu diapresiasi yang menandakan bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang penggiat literasi telah berhasil melakukan pengetasan buta aksara dalam satu dekade terakhir ini.

Namun di balik pencapaian yang cukup menggembirakan tersebut, tentu terselip tantangan besar yang harus dilalui baik di saat ini maupun di masa depan dalam rangka pengentasan buta aksara. Semakin sedikit persentase penduduk buta aksara yang tersisa tentu semakin sulit pula pengetasannya.

Hal ini menandakan bahwa penduduk buta aksara yang tersisa saat ini adalah mereka yang mungkin sama sekali belum memiliki akses atau belum tersentuh dari berbagai program-program pengentasan buta aksara yang selama ini telah dilakukan. Kemungkinan lain, bisa saja program-program yang telah dilakukan selama ini belum mampu secara efektif mengangkat mereka dari buta aksara. Atau yang lebih parah, penduduk buta aksara yang ada saat ini sama sekali belum terkenali/ditemukan.

Karenanya, dalam rangka pengentasan buta aksara, salah satu langkah utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pendataan penduduk buta aksara untuk memastikan ketersediaan data mikro yang mencakup karakteristik penduduk buta aksara secara lengkap. Selain untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran karateristik penduduk, pendataan tersebut juga diharapkan dapat menemukan penduduk-penduduk buta aksara yang selama ini tidak terkenali/belum tersentuh baik di perkotaan maupun di pelosok desa.

Langkah kedua, dalam rangka mengurangi ketimpangan yang cukup jauh antar daerah, pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah yang padat buta aksara. Meski secara nasional persentase buta aksara berada dibawah 4 persen, nyatanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, Provinsi Papua berada diatas 20 persen penduduk yang buta aksara, yakni sebesar 20,35 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 10,99 persen.

Langkah ketiga, program-program yang dilakukan haruslah bersifat fleksibel namun mengikat sehingga menimbulkan minat yang tinggi bagi masyarakat. Merupakan hal lumrah bahwa penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah mayoritas memprioritaskan waktu mereka untuk mendapatkan penghasilan demi bertahan hidup. Akan terasa berat jika program-program pengentasan buta aksara yang dilakukan bersifat kaku dan sangat menyita banyak waktu. Berbagai inovasi kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sangat diperlukan untuk menarik minta masyarakat.

Dengan demikian, harapannya penduduk Indonesia akan semakin melek baca dan tulis. Ketimpangan akan kualitas sumber daya manusia antar daerah dapat semakin sempit. Dengan memiliki kemampuan baca dan tulis yang memumpuni diharapkan akan membuka ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas taraf hidup. Tentunya dengan Indonesia bebas buta aksara, peluang terwujudnya Indonesia Maju semakin besar.