Walau demikian, polisi mengingatkan akan mencegahnya jika kegiatan itu berpotensi menimbulkan intimidasi kepada pemilih.

"Surat belum kami terima," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, dalam wawancara dengan TV nasional, Sabtu (15/4/2017) petang. Namun, dia memastikan Tamasya Al Maidah tidak perlu dilakukan karena polisi menjaga setiap TPS di Jakarta.

"Pola yang kami terapkan adalah tiap TPS ada 1 polisi, 1 anggota TNI, dan 1 petugas ketentraman dan ketertiban. Maka ada 13.000 polisi, 13.000 anggota TNI, dan 13.000 trantib," kata Argo.

Selain itu, ada petugas patroli yang di tiap kelurahan yang akan mengkaver pengamanan selama Pilkada yang totalnya mencapai 10.000 pasukan. Menurutnya, pengamanan pilkada dilakukan berdasarkan undang-undang, yaitu dilakukan oleh polisi yang dibantu TNI.

"Sudah ada UU yang mengatur, pengawas juga sudah ada, ada panita KPPS, ada kedua saksi semua calon. Dan kemudian TPS-TPS semua udah sama, kecil besar, ada di pinggir jalan, ada yang sempit. Tidak perlu lah untuk melihat-lihat atau mengawasi pencoblosan ini," kata dia.

Masalahnya, jika terlalu banyak orang yang mengawasi pemungutan suara–termasuk jika Tamasya Al Maidah dilakukan–maka ada potensi timbulnya friksi dan intimidasi terhadap pemilih. Karena potensi tekanan psikologis itu, dia meminta tidak usah ada pengerahan massa di TPS, apalagi dari luar kota.

"Kalau ada masyarakat termasuk dari luar Jakarta melakukan pengawasan yang mengarah intimidasi, kita sarankan untuk tidak dilakukan. Kalau memaksa, kita lakukan pencegahan, atau kita kembalikan ke daerahnya. Kalau ada pelanggaran pidana, kita tindak, bisa dengan KUHP, bisa UU Pemilu. "Tentu kami memiliki sikap tegas, sudah ada pengawasan di TPS oleh polisi dibantu TNI. Tidak usah datang ke Jakarta," tegas Argo.

Sebelumnya, Jumat (14/4/2017) lalu di Masjid Raya Al Ittihad, Jl. Tebet Mas Indah I, Jakarta Selatan, Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo mengatakan kegiatan itu dilakukan pada Rabu (19/4/2017).

Mereka akan mengerahkan sedikitnya 100 orang untuk menjaga setiap TPS. Namun, panitia menyangkal upaya mengerahkan massa ke TPS sebagai intimidasi.