Sebab, masyarakat yang sebelumnya melalukan investigasi dan menemukan sejumlah pembangunan fiktif hingga mengalami kerugian Negara mencapai miliaran rupiah, ternyata hasilnya tidak terbukti.

"Untuk pembangunan fiktif atau yang tidak dikerjakan itu tidak ada, semuanya dikerjakan," ujar Kanit Tipikor Polres Langkat, Ipda Chris Rismawan, Sabtu (28/9). 

Pun begitu, Chris membenarkan jika ada pembangunan di Desa Halaban yang di-mark-up. 

"Cuma ada volume yang berkurang. Misalnya harus dikerjakan 100 meter, cuma 70 meter yang dikerjakan," ujar Chris. 

Bahkan menurut Chris, seperti yang dilaporkan masyarakat jika ada pembangunan fiktif yang dianggarkan berulang kali atau beberapa tahap, juga tidak terbukti. 

"Setelah dicek Inspektorat di APBDes, tidak pernah berulang kali, hanya sekali dianggarkan," beber Kanit Tipikor Polres Langkat, Ipda Chris Rismawan.

"Yang dilaporkan masyarakat dengan faktanya tidak sesuai. Contoh lagi pembangunan jalan dari PT Putri Hijau. Setelah diklarifikasi, tidak pernah memberi bantuan kepada desa, yang ada katanya mereka hanya meminjamkan alat berat," sambungnya. 

Meski begitu, Chris mengatakan ada beberapa item yang belum sempat terhitung oleh Inspektorat Langkat. "Hasil LHP sudah keluar, cuma biasanya LHP itukan item-item dari kami ada dituangkan. Dari beberapa item itu belum sempat terhitung orang itu (Inspektorat). Dan biasanya kami akan expose apakah sudah sesuai dengan permintaan kami atau ada yang kurang," tegas Chris. 

Begitupun, Kanit Tipikor Polres Langkat ini menegaskan jika hasil kerugian Negara sudah ada nilainya. "Cuma nanti hasil expose sudah sesuai, baru bisa kami umumkan. Temuannya gak sampai Rp. 500 juta," pungkas Chris. 

Diketahui, beberapa warga Desa Halaban sudah menduga jika Inspektorat Langkat sudah "Main Mata" dengan pihak Desa. 

Tidak hanya Inspektorat Langkat saja, warga juga menduga Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Langkat, tidak serius mengungkap dugaan korupsi hingga miliaran rupiah. 

"Hasilnya ini sudah kami duga akan seperti itu," ujar Jaka didampingi warga Desa Halaban lainnya. 

Saat ini warga Desa Halaban pun mengaku sudah minim kepercayaan terhadap instansi yang menangani perkara dugaan korupsi di Desa Halaban.

"Meski begitu, kami warga Desa Halaban tetap tidak tinggal diam dan terus mengawal kasus dugaan korupsi di desa kami ini sampai aktor-aktor intelektualnya tertangkap," ujar Rabial, warga lainnya. 

Hal serupa juga dialami awak media yang melakukan peliputan dugaan korupsi dana desa ini. Tapi beberapa waktu lalu, Inspektorat selaku pengaudit kerugian Negara, sempat mengatakan jika pembangunan fiktif jelas adanya. 

Namun berbanding terbalik setelah laporan audit yang dituangkan dalam bentuk LHP yang diserahkan ke Polres Langkat.