Hal tersebut disampaikan, Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA dalam sambutannya saat mengikuti kegiatan Diseminasi Kajian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Studi Kasus Kota Pematangsianțar dengan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, secara virtual (Zoom), di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Pematangsianțar. Rabu (28/08/2024).

Lanjut Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA Rangkaian kegiatan kajian indeks pembangunan ekonomi inklusif telah dilaksanakan dari tahun 2023 dan saat ini kita akan membahas hasil kajian indeks ekonomi inklusif Kota Pematangsiantar, dari hasil kajian ini merupakan alat yang sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui data dan analisis yang telah dilakukan, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Dalam kesempatan itu, dr Susanti Dewayani SpA juga menyampaikan selaku Wali Kota dan atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Kota Pematangsiantar sebagai satu-satunya lokasi studi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2023, yang sepenuhnya dari sumber dana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tidak lupa, seorang Perempuan Pertama yang memimpin Kota Pematangsiantar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan studi ini, kerja keras dan kolaborasi bapak dan ibu sangat berharga bagi perkembangan Kota Pematangsiantar. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan panduan untuk pembangunan perekonomian Kota Pematangsiantar yang lebih baik lagi, dalam terwujudnya Pematangsiantar Sehat,Sejahtera dan Berkualitas, tutup Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan suatu ukuran yang komprehensif untuk melihat dan mengukur tingkat keinklusifan pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya, dan tentunya kita dalam rangka membangun ekonomi perlu juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga menciptakan akses yang baik dan juga memastikan tidak terjadi ketimpangan.

Maka dari itu saya dari Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengucapkan selamat Kepada ibu Wali Kota Pematangsiantar beserta jajarannya yang terus berupaya dalam Indeks Pembangunan Ekonomi, dan sudah terintegrasinya dimana Pemerintah Kota Pematangsiantar meraih prestasi peringkat pertama di Sumut, dan kita melihat bahwa, IPEI Kota Pematangsiantar tertinggi di Sumut dan terus meningkat, sampai sekarang 6,65%.,ucap Amalia Adininggar Widyasanti.

 Berikutnya Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, penting juga pembangunan ekonomi inklusif, bahwa kita perlu Strategi Pembangunan yang lebih resilian pasca pandemi covid 19, karena kita tahu bahwa terjadi sharing efek yang tidak bisa kita hindari secara ekonomi, dan saat ini kita sudah pulih tetapi secara pembangunan sosial ataupun ketimpangan dan juga tingkat kemiskinan serta banyaknya pekerja yang masih bekerja di sektor informal, ini merupakan salah satu dari banyak yang memang bekerja di sektor informal

Kalau kita lihat bagaimana proporsi Pekerja yang bekerja di sektor informal itu data BPS menunjukkan saat ini hampir menyentuh angka 60% yang bekerja di sektor informal, angka ini tentunya harus kita turunkan bersama-sama dan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi penting untuk kita bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini, jelas Amalia Adininggar Widyasanti.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Pematangsianțar Dedi Idris Harahap dalam laporan tertulisnya yang di bacakan Sekretaris Rony Sinaga menyampaikan, Pelaksanaan Diseminasi Kajian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Studi Kasus Kota Pematangsiantar ini dalam rangka upaya peningkatkan perekonomian kota pematangsiantar secara inklusif melalui kajian indeks pembangunan ekonomi inklusif yang merupakan salah satu alat untuk ukur untuk mengetahui sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan kajian bersumber dana dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan didukung oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar

Tujuan pelaksanaan diseminiasi kajian indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan bentuk laporan akhir dari hasil kajian indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kota Pematangsiantar sehingga diperoleh masukan dan saran untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Kota Pematangsiantar, ungkap Rony Sinaga seraya menerangkan bahwa kegiatan ini dengan Narasumber bapak/ibu Perencana dan Analis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalis.

Adapun Peserta kegiatan ini terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, serta dari Instansi Vertikal, Bank Indonesia Kota Pematangsiantar Dan Badan Pusat Statistik Kota Pematangsianțar.

Selain hadir Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D, secara virtual juga turut hadir, para narasumber tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Kepala BPS Pematangsiantar Zulfan, Staf Ahli dan Asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar.