Penghargaan diberikan pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Lantai 2.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua lapisan stakeholder sehingga Kota Tebing Tinggi mendapat penghargaan dari Provinsi Sumatera Utara atas apresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan dan Pasar Murah terbaik. Harapan saya, penghargaan ini dapat dipertahankan untuk tahun yang akan datang,” ujar Chairil.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut mengatakan:

“Pertama, pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah, melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluasan toko pantau inflasi,” kata Wagub Sumut, Surya, saat memimpin rapat High Level Meeting TPID dan TP2DD di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).

Kedua, katanya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu-hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker, terutama guna menekan gejolak harga.

Poin ketiga, Wagub meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo, dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.

Untuk akselerasi TP2DD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan penerimaan daerah secara non-tunai. Seluruh pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non-tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, e-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat lebih transparan dan akuntabel.

“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non-tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia,” ujar Surya.

Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi, serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non-tunai daerah.

Sementara itu, ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, hingga gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu, ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.

Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar-daerah. Kedua, pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga, mengenai ekosistem hulu-hilir komoditas pangan yang belum terbentuk.

“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” kata Iman Gunadi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Rudy Hutabarat.