Meski diguyur hujan, semangat seratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara tidak luntur, dan tetap menggelar aksi di Bundaran SIB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sabtu (7/10).

Aksi yang digelar kali ini sebagai momentum Peringatan Hari Pekerja Layak. Dalam orasinya, buruh menagih janji Presiden Joko Widodo tentang Tri Layak Bagi Buruh yang disampaikan saat kampanye dahulu.

"Tri Layak Bagi Buruh adalah Hidup Layak, Kerja Layak dan Upah Layak. Nyatanya saat ini kondisi perburuhan di Indonesia makin parah, begitu juga kondisi kerja dan kehidupan buruh," kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, dalam orasinya.

Disebutkannya juga, Pemerintah lebih pro terhadap kapital atau pemodal dalam hal ini pengusaha, terbukti banyak paket kebijakan ekonomi yang hampir belasan semua menguntungkan para pengusaha.

Sementara upah buruh dikebiri dengan dikeluarkannya PP 78 tahun 2015 tentang upah murah, bahkan Pemerintah berencana akan mencabut upah sektoral.

"Itu bukan upah layak. Kami minta di cabut PP 78 dan tolak penghapusan upah sektoral," ucapnya.

Mengenai jaminan kesehatan di Indonesia, lanjutnya, Pemerintah dinilai setengah-setengah dalam memberi jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Minimnya anggaran kesehatan membuat pihak rumah sakit mengabaikan peserta BPJS.

"Kita menuntut jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga meminta pengusaha mencegah PHK massal yang terus terjadi di negeri ini," ungkapnya.

Gubernur Sumut tak pernah peduli buruh

Willy menegaskan, di Hari Kerja Layak Internasional ini, pihaknya menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi buruh Indonesia. Mereka juga mengkritisi kondisi perburuhan di Sumut, yang dinilai lebih parah kondisinya dari buruh di luar Sumatera.

"Gubernur Sumut tak pernah peduli terhadap buruhnya. Jangankan kebijakannya, bicara tentang persoalan buruh di media pun tidak pernah," pungkasnya.