296 Kepala Daerah Bermasalah Dengan Hukum
MEDAN (utamanews)
Kamis, 20 Jun 2013 21:16
ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ed/mes/13.
Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin berjalan menuju ruang rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6)
Kementerian Dalam Negeri mencatat 296 kepala daerah di Tanah Air mengalami masalah dengan hukum, terutama terkait dugaan kasus korupsi.
“Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum,” kata Mendagri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Medan, Senin, 17 Juni 2013.
Baca juga:
Meski menyampaikan jumlah 296 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, Mendagri Gamawan Fauzi mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab munculnya masalah tersebut.
Untuk mengetahui masalah itu, kata dia, diperlukan adanya riset atau penelitian khusus apakah disebabkan “cost” atau biaya pilkada yang terlalu tinggi atau penegakan hukum yang sangat “kencang”.
“Dengan demikian, sedikit saja salah, bisa terbawa (masalah hukum),” katanya tanpa menyebutkan nama kepala daerah yang bermasalah dengan hukum tersebut.
Penelitian itu, kata dia, juga diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.
Secara institusional, kata Mendagri, pihaknya selalu memberikan pembinaan kepada kepala daerah di Tanah Air mengenai tata pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
Selain itu, Pemerintah juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang dijalankan setiap kepala daerah sambil memberikan masukan yang bermanfaat.
“Diberitahukan ada aturan-aturan yang harus ditaati,” katanya.
Lain lagi dengan koreksi dan evaluasi yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan di setiap daerah ketika tahun anggaran masih berjalan.
“Jadi, ini bukan pada konsep, melainkan lebih pada operasional di lapangan,” katanya. (ant)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
