Pancasila Harga Mati Sebagai Landasan Ormas
Sumber : http://medan.tribunnews.com/mobile/index.php/2013/06/11/pancasila-harga-mati-sebagai-landasan-ormas
Selasa, 11 Jun 2013 21:31
menaranews.com
Ketua LSM Martabat Sumut dan ketiga Narasumber, Drs Eddy Syofian, MAP., Dedi Sahputra, MA. dan Drs. Hotlan Butarbutar, M.Si., saat penyerahan sertifikat penghargaan atas kehadirannya sebagai pemateri.
Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat yang menyatakan setiap organisasi kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kota Medan. Seperti kesimpulan dalam Sarsehan yang diadakan LSM Masayarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara (Martabat), di Medan, Selasa (11/6/2013).
Sarasehan yang diadakan dalam memperingati hari kebangkitan nasional ini mengusung tema "Refleksi Peran Pemuda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui momentum hari kebangkitan nasional". Mengundang perwakilan LSM dan organisasi masyarakat di Kota Medan, dihadiri tiga narasumber Kepala Badan Kesbangpollinmas Provinsi Sumut Eddy Syofian, Dedi Sahputra Redaktur Pelaksana Harian Waspada, dan Hotlan Butarbutar dari akademisi.
Baca juga:
Dalam pembukaan acara serasehan yang diadakan santai ini disampaikan Ketua LSM Martabat, Samson Sihombing kegiatan itu dilakukan untuk mengajak generasi muda memberikan pandangan terhadap keberadaan ormas saat ini. Termasuk dalam mencoba memberikan kontribusi pemikiran dalam pengambilan kebijakan di pemerintah pusat.
“Ini memang masih awal, masih banyak hal yang perlu kita bahas dan rancang ke depan, untuk itu kita harapkan diskusi ini tidak hanya berhenti di sini,” ujarnya.
Dedi Sahputra menjelaskan, kebangkitan nasional awalnya adalah keinginan untuk bersatu membentuk suatu negara, bukan melebur identitas. Perbedaan yang ada adalah pemersatu, bukan alasan untuk menjadikan sesuatu itu alasan untuk berbeda dalam tujuan bersama.
Saat ini, dalam penghanyatannya, arti kebangkitan nasional mengalami pendangkalan. Padahal perlu dipelajari bahwa sejak awal negara ini terbentuk atas dasar perbendaan yang ada, baik suku, budaya dan lainnya.
Jika berbicara keadilan, menurut Dedi adalah hal yang tidak mungkin untuk diperoleh secara gamblang. “Keadilan itu tidak mungkin terwujud, tapi kita harus berupaya menuju ke sana. Jika tidak dilakukan, akan kacau balau,” ujarnya.
Kemudian dikatakan Drs Hotlan Butarbutar MSi, secara sistematis, suatu gambaran yaitu bagaimana kita menciptakan suatu kondisi percepatan kebangkitan nasional. Membahas tentang landasan, ketika kita berbicara tentang start kita.
“Bangsa kita berdiri dari kultur budaya dan bahasa yang berbeda. Demikian pula kondisi pulau-pulau dibatasi oleh laut,” ujarnya. Melalui peranan pemuda di dalam sejarah bangsa, pemuda merupakan power di dalam mewujudkan pembentukan bangsa Indonesia.
Menurutnya, apabila pemuda dibangkitkan, akan mengangkat kekuatan besar bangsa. Berikan kesemapatan bagi pemuda, dalam berbagai lingkup kehidupan. Sering sekali pandangan ditujukan kepada pemuda, beranggapan masih kurang mantap untuk bisa berkarya.
Hal itu didukung pernyataan Eddy Syofian , bahwa tidak ada alasan siapa pun untuk melakukan diskriminasi. “Tidak boleh ada diskriminasi, yang tertuang dalam pembukaan 45, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujarnya.
Ada tiga hal yang perlu dibangun dalam meningkatkan rasa kebangkitan nasional. Pertama adanya kedaulatan nasional. Harus meningkatkan daya saing untuk berkompetisi di era globalisasi. Kedua, kebhinekaan. Menjadi modal penting, dan menjadi suatu keniscayaan. “Kita ingin, kebhinekaan itu juga harus seluas Indonesia. Sebab Indonesia itu ada laut, daratan, bukit, lembah,” ujarnya.
Yang terahir menurutnya, adalah bagaimana adanya keterbukaan dalam segala hal termasuk pemerintahan dalam menyampaikan proses pembangunan yang terjadi dilakukan. Tidak ada yang perlu untuk ditutupi di dalam membangun kebersamaan, dan hal itu akan memberikan rasa kebangkitan nasional dan patritisme bagi seluruh warga negara yang ada.
Seorang peserta sarasehan, Hendra Rajamunthe menanyakan bagaimana menerapkan empat pilar kebangsaan itu kepada generasi muda saat ini. “Kalau bicara empat pilar ini sudah rancu, karena pemerintah sudah menghapus P4 dari kampus,” ujarnya.
Dari diskusi yang a lot, akhirnya disepakati bahwa setiap ormas yang ada di Indonesia yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berasaskan Pacasila. “Itu menjadi harga mati, Pancasila adalah dasar dan landasan,” ujarnya. (Tribunmedan/Adol Frian Rumaijuk)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
