Massa datang untuk menagih janji Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, terkait komitmennya melakukan evaluasi terhadap pelayanan RSUD Sultan Sulaiman pasca meninggalnya seorang bayi saat proses persalinan di rumah sakit tersebut.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Yudi Pratama selaku koordinator aksi dan turut didampingi oleh PH Maruli Saragi, SH, MH, selaku kuasa hukum keluarga pasien.

Dalam orasinya, Yudi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas lambannya tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sergai terhadap janji Bupati pada aksi sebelumnya, 19 September 2025.

“Kami datang lagi hari ini karena belum ada tindakan nyata dari Pemkab Sergai. Janji Bupati untuk menindak tegas pihak RSUD Sultan Sulaiman belum terealisasi, sementara kasus serupa bisa saja terjadi lagi,” tegas Yudi di hadapan peserta aksi.

Aksi tersebut disambut pihak Pemkab Sergai melalui perwakilan nya Zulfikar Kanan Kesbangpol dan pengawalan oleh Pihak Polres Sergai dan Satpol PP, Dalam kesempatan itu, Zoel sempat mengimbau massa untuk masuk ke dalam kantor guna berdialog secara tertutup.

“Kita masuk aja dulu ke dalam kantor untuk bermusyawarah,” ujarnya menenangkan massa.

Namun, massa menolak ajakan tersebut dan bersikeras menuntut kehadiran langsung Bupati Darma Wijaya untuk memberikan penjelasan serta memenuhi janjinya terkait evaluasi pelayanan RSUD Sultan Sulaiman.

Selain menyoroti kasus meninggalnya bayi saat persalinan, massa juga mengangkat kasus kematian Imelda Sabatini Sihombing (18), pasien BPJS asal Desa Gempolan, yang diduga menjadi korban salah diagnosa dan dugaan malpraktik oleh RSUD Sultan Sulaiman.

Kasus Imelda bermula saat ia dirawat intensif selama 15 hari di rumah sakit tersebut. Awalnya didiagnosa menderita penyakit usus buntu (wasir), namun kemudian meninggal dunia di ruang ICU pada Jumat (12/9/2025) sekitar pukul 06.55 WIB, sebagaimana tercantum dalam surat kematian rumah sakit.

Kuasa hukum keluarga korban, PH Maruli Saragih, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan hukum dan tanggung jawab dari pihak RSUD Sultan Sulaiman.

“Kami tidak akan berhenti sebelum ada keadilan untuk keluarga korban. Evaluasi yang dijanjikan Bupati harus benar-benar dilakukan secara transparan,” tegas Maruli.

Sementara itu, Zoel Fikar menanggapi bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di tingkat kepolisian.

“Karena kasus ini sudah berjalan di Polda Sumatera Utara, maka kita hormati sesuai hukum yang berlaku,” katanya kepada peserta aksi.

Massa juga menuntut agar dokter dan tenaga medis RSUD Sultan Sulaiman yang terlibat dalam kasus tersebut hadir secara terbuka menjelaskan kinerjanya di hadapan publik.

Berbagai spanduk dan poster terlihat dibentangkan dengan tulisan-tulisan keras seperti:

“Dokter Itu Penolong Kemanusiaan, Bukan Pembunuh Warga.”

“Hadirkan Seluruh Dokter dan Nakes yang Terlibat Atas Meninggalnya Seorang Bayi di RSUD Sultan Sulaiman.”

“Copot Kepala Dinas Kesehatan Sergai Karena Lalai Menjamin Kesehatan Masyarakat.”

Hingga pukul 16.00 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Kantor Bupati Sergai. 

Mereka menyatakan belum puas atas respon yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah yang dinilai belum transparan dalam menjawab tuntutan masyarakat dan akan melakukan kembali aksi dengan massa yang lebih besar.