Aksi yang berlangsung damai dan tertib itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Efendi Pohan. Dalam audiensi tersebut, perwakilan demonstran menyampaikan sejumlah alasan dan aspirasi terkait keberadaan PT TPL di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.

Menanggapi aksi damai tersebut, Corporate Communication Head PT Toba Pulp Lestari, Salomo Sitohang, menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa TPL menolak dengan tegas tuduhan sebagai penyebab kerusakan ekologi dan menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.

“Seluruh kegiatan operasional PT TPL dijalankan sesuai dengan izin, peraturan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Salomo dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan yang melibatkan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh agama, pemuda, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Salomo menjelaskan, seluruh kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dan diawasi secara konsisten. Pemantauan lingkungan juga dilakukan secara berkala bekerja sama dengan lembaga independen tersertifikasi, guna memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, TPL terus melakukan peremajaan fasilitas pabrik dengan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan audit menyeluruh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022–2023, PT TPL dinyatakan taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

Dari total luas konsesi 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara sekitar 48.000 hektare dialokasikan sebagai area konservasi dan kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati.

“Kegiatan pemanenan dan penanaman kembali dilakukan sepenuhnya di dalam area konsesi sesuai dengan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui pemerintah,” jelas Salomo.

“Dengan sistem tanam–panen berkelanjutan, penanaman kembali dilakukan maksimal satu bulan setelah pemanenan, sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL.”

PT TPL juga mengimplementasikan berbagai program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Program-program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah.

Dalam upaya penyelesaian klaim tanah adat, perusahaan menjalankan Program Kemitraan Kehutanan yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani lokal. Hingga saat ini telah terbentuk 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra resmi perusahaan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Seluruh pembentukan KTH ini juga telah dilaporkan secara resmi kepada KLHK.

PT TPL saat ini mempekerjakan lebih dari 9.000 orang (baik pekerja langsung maupun tidak langsung), serta bermitra dengan lebih dari 4.000 kelompok tani hutan dan pelaku UMKM. Dengan memperhitungkan keluarga para pekerja dan mitra, keberadaan TPL mendukung sekitar 50.000 jiwa di wilayah operasionalnya.

“Keberadaan TPL turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan regional, termasuk mendukung ribuan pelaku usaha kecil di sekitar jalur logistik perusahaan,” ujar Salomo.

Di akhir pernyataannya, Salomo Sitohang menegaskan bahwa PT TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap setiap kritik dan aspirasi didasarkan pada data dan fakta yang akurat.

“Kami membuka ruang dialog dan siap menerima masukan dari semua pihak untuk mewujudkan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak,” pungkasnya.