Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi setelah pelantikan Pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi. Peristiwa tersebut dinilai tidak memiliki kaitan dengan urusan pemerintahan daerah.
Kericuhan terjadi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada Minggu (19/4/2026), sesaat setelah rangkaian acara pelantikan selesai dilaksanakan. Situasi yang semula berlangsung tertib berubah menjadi tidak kondusif setelah sejumlah pihak terlibat perselisihan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumut, Moettaqien Hasrimi, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti akar persoalan yang memicu kericuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian itu merupakan urusan internal organisasi.
“Konteksnya kami tidak tahu menahu, ini internalnya KAMMI mungkin. Kericuhan terjadi setelah Bapak Wakil Gubernur selesai acara tersebut dan kami lepas (pulang), kami mendengar keributan,” ujar Moettaqien Hasrimi, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, keributan baru diketahui setelah acara resmi selesai dan para pejabat, termasuk Wakil Gubernur, telah meninggalkan lokasi. Hal ini memperkuat anggapan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan langsung dengan jalannya kegiatan pemerintahan.
Begitu menerima informasi adanya kericuhan, personel Satpol PP yang bertugas di lokasi langsung bergerak cepat. Mereka bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polres setempat untuk mengendalikan situasi.
“Satpol PP di lokasi yang bertanggung jawab untuk keamanan sigap bersama teman-teman dari Polres langsung melerai kerusuhannya,” kata Moettaqien.
Upaya pengamanan dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi sehingga kondisi di lokasi dapat kembali terkendali. Aparat berhasil meredam ketegangan dan membubarkan massa yang terlibat dalam keributan.
Dalam insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP bernama Rahmat Daulay dilaporkan menjadi korban pemukulan. Ia telah menjalani visum di Rumah Sakit Haji guna memastikan kondisi kesehatannya.
Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah individu yang diduga terlibat dalam kericuhan. Proses penanganan lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Moettaqien menyampaikan harapannya agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya koordinasi internal sebelum pelaksanaan kegiatan.
“Setelah kita lerai sudah bubar, kami berharap ini memang tidak terjadi dan terulang lagi. Kami harap teman-teman KAMMI bisa mengkonsolidasilah rekan-rekan sebelum acara berlangsung,” tuturnya.
Di sisi lain, Pengamat Pemerintahan dari UIN Sumut, Aminuddin, turut menyoroti peristiwa tersebut. Ia menyayangkan terjadinya kericuhan di lingkungan kantor pemerintahan.
“Peristiwa ini sangat disayangkan terjadi, menurut saya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkhusus Pemprov Sumut,” kata Aminuddin.
Ia menilai bahwa insiden ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya terkait penggunaan fasilitas pemerintah seperti Aula Raja Inal Siregar. Ke depan, ia menyarankan agar pemanfaatannya lebih selektif.
“Ke depan Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan pemanfaatan Aula RIS cukup untuk kegiatan pemerintahan saja, karena lokasinya juga berada di kantor Gubernur Sumut,” ujarnya.
Sebagai informasi, kericuhan tersebut terjadi setelah pelantikan Pengurus KA KAMMI Sumut yang berlangsung pada Minggu (19/4). Peristiwa itu muncul setelah Wakil Gubernur Sumut, Surya, meninggalkan lokasi acara.