Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menerima kunjungan Tim Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (17/11/2025).

“Sebagai provinsi yang memiliki warisan peradaban Melayu yang sangat kuat, Pemprov Sumut berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam penguatan diplomasi budaya nasional, oleh karena itu, kami menegaskan lima komitmen utama,” kata Surya. 

Pertama yaitu pelestarian bahasa dan dialek Melayu. Pemprov mendukung pendokumentasian, revitalisasi, dan penguatan dialek Melayu pesisir, serta ragam bahasa lokal yang menjadi aset linguistik Sumatera Utara. Kedua, penguatan kurikulum bahasa dan budaya Melayu, dengan mendorong institusi pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, untuk memperkuat pembelajaran bahasa, sejarah, dan sastra Melayu, sebagai muatan lokal maupun kajian ilmiah.

Ketiga, kolaborasi akademik dan riset internasional dengan menyambut kerja sama riset, pertukaran akademik, dan kolaborasi ilmiah dengan lembaga bahasa dan universitas dari negara-negara serumpun. Keempat, pengembangan pariwisata budaya Indonesia–Melayu, dengan memperkuat destinasi sejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya al-Mashun, kawasan Kesultanan Deli, dan berbagai situs budaya Melayu, sebagai heritage tourism yang berdaya saing global.

“Dan kelima, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu dengan mendorong produk seni, busana, kuliner, dan kriya Melayu modern, sebagai bagian dari rantai ekonomi kreatif yang mampu membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Surya. 

Sementara itu, kunjungan BKSAP DPR RI ke Sumut rangka menindaklanjuti deklarasi Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu. Adapun anggota asosiasi parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan penguatan kerangka kerja sehingga Bahasa Indonesia-Melayu nantinya dapat menjadi bahasa forum internasional terutama di ASEAN. 

“Jadi kita ingin lebih memperkuat kerangka kerja agar Bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa persatuan di parlemen ASEAN, tentu pekerjaan yang sangat panjang, kita berharap dalam lima atau sepuluh tahun ke depan ini akan dapat diteguhkan,” kata Mardani. 

Turut hadir pada Kunker tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, anggota BKSAP DPR RI antara lain Musa Rajekshah, Irine Yusiana Roba Putri, Bramantyo Suwondo, Arzeti Bilbina, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Fathi, dan OPD Pemprov Sumut