Setiap orang atau kelompok yang mengatas-namakan apapun itu, jika melakukan unjukrasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang, saat atau sesudah putusan sengketa Pilpres 2019 dibacakan, dengan tujuan menekan Hakim MK, dipastikan telah melanggar konstitusi. Terlebih bila aksi itu mengusung isu-isu identitas SARA.

Hal ini disampaikan oleh Osriel Limbong Direktur Sumut Institute saat dimintai tanggapannya, pada Rabu (26/6).

"Lembaga tertinggi negara MK sedang malakukan resume dalam pengambilan dan memutus kasus sengketa Pilpres tahun 2019. Sembilan Hakim tersebut sudah disepakati sebagai representatif dari konstitusi. Maka apabila ada siapa pun ataupun kelompok tertentu apa pun, yang mengatasnamakan keadilan berdasarkan pandangan kelompoknya, yang melakukan aksi demo di depan Gedung MK, sejatinya mereka sudah melanggar kontitusi negara. Untuk itu hendaknya, pihak penegak hukum cepat menanggapi dan mengambil tindakan tegas," ungkap Osriel.

Tokoh KNPI Sumatera Utara ini menyatakan bahwa hendaknya persoalan demokrasi jangan menyerempet atau dibenturkan dengan politik identitas. 

"Apalagi proses Pilpres secara demokratis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu semua elemen bangsa termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di elemen apapun, jangan sampai ada yang terpancing sehingga mencoreng proses demokrasi. Jangan sampai konstitusi kita tercoreng hanya dikarenakan oleh ulah dari sekelompok orang", tegasnya.

"Saya mengimbau tokoh-tokoh masyarakat di Sumut agar tidak terpancing dengan isu-isu demokrasi yang pada saat ini dihadapkan pada dilema identitas. Mari kita jaga asas-asas demokrasi yang sudah semakin baik ini agar tidak tercoreng hanya karena tumpangan-tumpangan keinginan sekelompok orang", pungkas Osriel.

Sebagaimana diketahui, walaupun Capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno sudah mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan aksi ke MK, namun kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan atau Gerak disebut akan menggelar 'Tahlil Akbar 266' di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.