Selasa, 22 Jun 2021 09:12

Masyarakat Dairi Desak Bupati Copot SK KLH Tambang

Dairi (utamanews.com)
Oleh: Jeremia
Jumat, 07 Mei 2021 21:07
Istimewa
Perwakilan masyarakat petani dari Kecamatan Silimapungga-pungga dan Lae Parira beserta Aliansi NGO Dairi menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu di ruang rapatnya, Kamis 6 Mei 2021.

Pada pertemuan tersebut, masyarakat menyerahkan dokumen penolakan terhadap hadirnya PT. Dairi Prima Mineral (DPM) yang diduga melakukan kejahatan lingkungan.  

Penyerahan dokumen tersebut didampingi oleh kuasa hukum masyarakat dari BAKUMSU, sementara lembaga yang tergabung Aliansi NGO terdiri dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih dan Yayasan Petrasa. 


Tuntutan yang disampaikan perwakilan masyarakat tersebut adalah sebagai bagian dari rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati pada hari Senin 3 Mei 2021 lalu. Namun, pada saat unjuk rasa, saat di depan kantor Bupati, massa aksi hanya diterima oleh Sekda Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang. Padahal massa aksi mendesak supaya pemerintah kabupaten Dairi atas nama Bupati bisa mengambil sikap atas hadirnya PT. DPM.

Massa aksi menuntut agar Bupati Dairi bersedia mencabut Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SK KLH) No. 731 Tahun 2005 yang terbit pada masa bupati periode sebelumnya. Tuntutan kedua adalah agar Bupati mengeluarkan surat rekomendasi agar pembahasan Addendum Andal di KLHK ditunda, yang rencananya akan dibahas pada tanggal 27 Mei nanti.


Pertemuan di ruang rapat Bupati dihadiri oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM Penempatan Wilayah I Sumut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Selain pertemuan offline di ruangan, juga menggunakan media zoom meeting, sehingga memungkinkan masyarakat luas untuk menyaksikan dinamika di ruang rapat Bupati. Termasuk narasumber dari Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Dinas Lingkungan Hidup.

Saat rapat berlangsung, masyarakat juga meminta supaya diputar video rekaman dari Ricard Meehan dan Steve Emerman yang berbicara bahaya tambang PT. DPM.

Perwakilan warga dari Desa Pandingan Rainim Br. Purba (60) menyampaikan rasa keberatannya desanya dimasuki konsesi tambang. "Kami adalah warga yang paling terkena dampak apabila tambang ini berperasi. Padahal tanah kami itu kami gunakan untuk bertani. Tolong lah Pak Bupati, kami tidak ingin tambang masuk ke desa kami," ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. 


Gersom Tampubolon (35) menambahkan, "Pada tahun 2018 telah terjadi banjir bandang di desa kami sampai ada yang korban pak Bupati. Ada 7 orang, hingga ada yang hanyut sampai ke Aceh. Kami tidak mengatakan banjir bandang itu karena PT. DPM, tapi yang pasti bagaimana mungkin perusahaan tambang beroperasi di daerah yang rawan bencana".

Perwakilan warga dari desa Bongkaras tersebut menjelaskan penolakan tambang dengan wajah sedih. "Bahkan pak Bupati, mereka yang hanyut itu ada yang suami istri. Anaknya menjadi yatim-piatu", tambah Gersom.

Proses rapat terbilang alot, namun masyarakat terus mendesak bupati. Akhirnya bupati meminta masyarakat untuk memberinya waktu paling lama tanggal 25 Mei 2021. "Saya sudah lihat dan dengar secara cermat pandangan para ahli, dan dokumen ini nanti saya bawa untuk dialog seterusnya," ucap Bupati.

Bupati berencana akan membentuk komite untuk mengkaji tentang gambaran dampak tambang. Dan Bupati masih merasa perlu berkonsultasi dengan tim hukum untuk bisa memberikan keputusan.


Sebab itu, masyarakat meminta supaya pernyataan Bupati dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Adapun point-point pembicaraan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi masih akan melakukan permohonan pengkajian hukum kepada Kejaksaan Negeri Sidikalang untuk panduan hukum serta legal opinion terkait Keputusan Pencabutan SK KLH No. 731 tahun 2005 dan Rekomendasi Bupati Dairi atas penolakan pembahasan addendum ANDAL/RKL-RPL PT. DPM

2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi akan melakukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta terkait potensi dampak atau resiko dampak PT. DPM yang diajukan oleh Sekretariat Bersama Tolak Tambang dan masyarakat

3. Hasil pengkajian/pertimbangan teknis dari instansi terkait diharapkan telah diperoleh sebelum pelaksanaan rapat penilaian/sidang komisi ANDAL terhadap dokumen ANDAL/RKL-RPL tanggal 27 Mei 2021


4. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memberikan jawaban atas keputusan pencabutan SK KLH No. 731 tahun 2005 dan rekomendasi Bupati Dairi atas penolakan pembahasan Addendum ANDAL/RKL-RPL PT. DPM sebagaimana point pertama kepada Sekretariat Bersama Tolak Tambang dan masyarakat sebelum tanggal 25 Mei 2021

5. Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana usul dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengusulkan adanya pembentukan Tim Terpadu Penanganan Masalah Lingkungan yang timbul di areal PT. DPM dan hal tersebut akan didiskusikan dulu oleh Pihak NGO dan Perwakilan masyarakat.

Berita Acara kesimpulan rapat tersebut ditanda tangani bersama antara Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu, dari perwakilan masyarakat atas nama Gersom Tampubolon dan dari Aliansi NGO atas nama Diakones Sarah Naibaho.
Editor: Ivan

T#g:Bupati DairiPT DPM
Berita Terkait
  • Rabu, 09 Jun 2021 18:19

    Bupati Dairi Hadiri Rapat KLA Secara Virtual dengan Kemen PPPA

    Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu menghadiri kegiatan rapat evaluasi Kabupaten Dairi Layak Anak (KLA) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara virtual, yang d

  • Rabu, 02 Jun 2021 20:02

    DPM Tidak Dapat Dipercaya, KLHK Harus Tolak Persetujuan Lingkungan PT. DPM

    Pada Kamis (27/5), telah berlangsung Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dirjen Pencegahan

  • Senin, 31 Mei 2021 18:11

    Dukung PT DPM, Forum Lintas Ormas dan OKP Sampaikan Pernyataan Sikap ke DPRD Dairi

    Sebanyak 18 Forum Lintas Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi melakukan audiensi ke DPRD Dairi, Senin (31/5/2021). Kehadiran Ormas dan OKP yang diterima langsung Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi

  • Jumat, 28 Mei 2021 17:18

    JPKP Desak Pemerintah Transparan Kepada Masyarakat Soal Keberadaan PT DPM

    Menanggapi gelombang unjuk rasa massa dari  sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Dairi yang pro dan kontra, tentang keberadaan perusahaan tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silim

  • Jumat, 28 Mei 2021 08:58

    Masyarakat Tolak Tambang Dairi audiensi dengan DPD PDI Perjuangan Sumut

    Masyarakat Terdampak Tambang PT Dairi Prima Mineral, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) dan BAKUMSU melakukan audiensi dengan DPD PDI Perjuangan Sumut, diterima oleh Soetarto, Sekretaris DPD dan Sarma Hutajulu, Wakil Ketua Bidang Buruh, Kamis (27/5/202

  • Kamis, 27 Mei 2021 19:37

    Pembahasan Amdal PT DPM di Hotel Beristera Dairi Diwarnai Demo Masyarakat dan Mahasiswa

    Aksi gelombang demo/unjuk rasa warnai pembahasan Addendum Amdal PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara zoom di Aula Hotel Beristera Jalan Sidikalang-M

  • Senin, 24 Mei 2021 22:24

    Minta Penjelasan PT DPM, HIMPAK Dairi Bersama Ormas dan OKP Gelar Diskusi

    DPD HIMPAK (Himpunan Masyarakat Pakpak) bersama Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi menggelar diskusi terkait keberadaan PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

  • Rabu, 19 Mei 2021 18:29

    Penjelasan PT DPM Tidak Menjawab Keraguan Masyarakat, Peserta Tolak Konsumsi Sosialisasi

    PT DPM mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bongkaras Dusun I, II, III, dan IV tentang kehadiran tambang di Sopokomil Desa Longkotan. Dalam sosialisasi tersebut PT DPM mengundang beberapa perwakilan dari setiap dusun, Rabu (19/5/2021).

  • Rabu, 12 Mei 2021 16:02

    Tanggapan Yayasan Petrasa Terkait Perkembangan PT. DPM

    Petrasa merupakan salah satu NGO yang aktif memperjuangkan perlawanan masyarakat terhadap upaya pertambangan ekstraktif PT DPM di Kab. Dairi. Di masyarakat sendiri juga terdapat pro dan kontra terhada

  • Jumat, 07 Mei 2021 20:07

    Tolak Aksi Demo di Tengah Pandemi Covid-19, Forum Lintas Ormas Dairi Sampaikan Pernyataan Sikap

    Forum Lintas Ormas yang terdiri dari berbagai gabungan elemen dan komponen Ormas di Kabupaten Dairi, Jumat (7/5/2021) sore menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi-aksi demo anarkis dan pelanggaran

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak