Para demonstran menyatakan menolak penambahan atau pemberian tunjangan anggota DPR di tengah kondisi negara yang sedang mengalami efisiensi anggaran.

“Terkhusus anggota DPRD Tapteng, bahkan mementingkan penambahan tunjangan di tengah kondisi daerah yang masih banyak persoalan ekonomi dan pembangunan,” kata orator aksi, Doni Dwi Prabowo.

Anggota DPRD Tapteng dinilai kerap mempersoalkan hal kecil dan tidak substansial ketimbang hal yang lebih besar. Bahkan terkesan lambat menetapkan R-APBD Tapteng 2025.

“DPRD Tapteng tidak fokus pada kepentingan rakyat, melainkan hanya memperbesar masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan bijaksana,” sebut Doni.

Sementara itu Rizky Enda Chaniago juga mempertanyakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp70 miliar.

“Hingga kini, masyarakat tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang realisasi dana PEN senilai Rp 70 miliar tersebut,” ujar Enda dalam orasinya.

Lanjut Enda dengan lantang, DPRD Tapteng sebagai lembaga pengawasan justru tidak pernah membahas secara terbuka terkait dana PEN.

“Dana tersebut seharusnya digunakan secara transparan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi daerah,” ucapnya.

Masih di tempat serupa, Irsan Sinaga yang juga sebagai orator aksi, mempertanyakan sikap DPRD Tapteng terkait kasus dugaan penggelapan aset daerah yang menyeret oknum anggota DPRD. Hingga kini, persoalan serius terkait dugaan penggelapan aset tersebut tidak pernah dibahas dalam forum DPRD.

“Kami menilai DPRD Tapteng justru terkesan menutup mata atas kasus yang merugikan daerah dan rakyat itu,” bebernya.

Senada juga disampaikan Dedi Manullang yang juga sebagai orator aksi menegaskan, DPRD Tapteng telah gagal menjalankan 3 fungsinya sebagai wakil rakyat yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Kami menilai DPRD Tapteng tidak lagi berpihak kepada rakyat dan lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi, mempermasalahkan hal kecil dan menghambat jalannya pemerintahan,” katanya.

Transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan, terbukti dari tidak jelasnya dana PEN Rp 70 miliar dan diamnya DPRD terkait kasus dugaan penggelapan aset daerah.

“Dengan kondisi ini, DPRD Tapteng telah kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan daerah,” sebut Dedi Manullang.

Para demonstran menuntut agar anggota DPRD segera mengevaluasi diri atau rakyat akan terus menyuarakan perlawanan di jalanan hingga suara rakyat benar-benar didengar.

Sementara itu Kapolres Tapteng, AKBP Wahyu Endrajaya, langsung memimpin pengawalan aksi damai tersebut.

Para demonstran diterima Wakil Ketua DPRD, Joneri Sihite dari Fraksi Golkar, kemudian Joshua Habeahan dan Antonius Hutabarat dari Fraksi Nasdem, dan Herman Hulu dari Fraksi Gerindra.

Pantau di lapangan, pihak Kepolisian dan TNI beserta Satpol-PP melakukan pengawalan ketat aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapanuli Tengah hingga massa membubarkan diri dengan kondusif.