Direktur Petrasa, Ridwan Samosir menjelaskan bahwa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kab. Dairi antara lain karena RDKK yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

"Musim tanam yang tidak serentak juga salah satu penyebab sehingga pupuk yang datang ke Dairi sering sering tidak tepat waktu saat kebutuhan tinggi pupuk tidak tersedia," tuturnya, Senin (7/6).

"Pasti ada mafia yang bermain bahkan urut informasi banyak pupuk bersubsidi di Dairi dijual keluar daerah dengan harga yang lebih mahal", ungkapnya.

Ridwan menambahkan, kios pupuk sering bermain karena harga HET di Dairi tidak seragam. "Penentuan Harga HET harus diatur melalui Perbup, tapi yang terjadi sekarang hanya diatur oleh surat Kepala Dinas, secara regulasi salah dan tak memiliki kekuatan hukum", tegas Ridwan.

Dijelaskannya, 2 tahun yang lalu Petrasa sudah menyampaikan beberapa masukan kepada Pemkab melalui diskusi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Dairi supaya lebih memberikan perhatian kepada pertanian yang berkesinambungan (organik) atau pertanian selaras alam dengan membangun beberapa rumah kompos di setiap desa, lalu memberikan alat-alat pendukung, misalkan mesin pencacah rumput sebagai bahan kompos dan juga pengembangan peternakan dan itu bisa didorong pendanaanya dari Dana desa.

"Jika rumah kompos ada di desa dan petani atau kelompok bisa membuat kompos sendiri dengan mesin yang ada, maka dengan demikian kebutuhan atau ketergantungan akan pupuk- pupuk kimia bisa sedikit teratasi. Betul ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus lakukan perlahan dan bertahap sembari memperbaiki sistim pertanian kita," cetusnya.