Mahasiswa yang tergabung dalam "Himpunan Rakyat Mahasiswa Peduli Keadilan Indonesia" (Haram-PKI) melakukan aksi damai yang kedua kalinya di depan Kantor Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Palas, Senin (4/3/2018).

Aksi yang dikawal puluhan Satuan polisi Pamong Praja tersebut menyampaikan aspirasi terkait dugaan perbuatan melanggar hukum di lingkungan Bappeda Kabupaten Padang Lawas yakni berupa perjalanan dinas fiktif.

Koordinator Aksi Ahmad Rizki Hasibuan saat dijumpai di sela-sela aksi mengatakan, "Anggaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Bappeda Palas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 diduga kuat banyak yang tidak dilaksanakan alias perjalanan fiktif."

Selain itu, kata Rizki, adanya dugaan manipulasi data tentang tenaga suka rela (TKS), dan penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) copy paste diduga kuat melanggar hukum, bahkan terkesan melecehkan masyarakat  Padang Lawas. "Dari kesemua dugaan-dugaan yang ada di Bappeda Palas, kami meminta kepada penegak hukum di Sumatera Utara tidak main-main melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Palas," ucap Rizki.

"Kami juga meminta kepada kepala Bappeda agar dapat menjelaskan seputar pembuatan RPJPD yang diduga dicopy paste, serta menunjukkan dokumen terkait," pungkasnya.

Aksi damai di depan kantor Bappeda tidak mendapat sambutan dari pejabat setempat, berlanjut ke Kantor Bupati Padang Lawas-pun demikian, sehingga aksi berlanjut ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas, dan Himpunan Rakyat Mahasiswa Peduli Keadilan Indonesia mengatakan akan melakukan aksi kembali pada hari Jum'at mendatang dan membawa massa yang lebih banyak.