Himpunan Rakyat Mahasiswa Peduli Keadilan Indonesia (Haram-PKI) kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palas, Jum'at (9/3/2018).

Aksi yang dikawal puluhan Satuan polisi Pamong Praja dan para TKS dan Pegawai tersebut diwarnai adu mulut antara massa aksi dengan Sekretaris Bappeda dan jajarannya, yang menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi dari kepolisian. Aksi massa tersebut menyampaikan aspirasinya terkait dugaan perbuatan melanggar hukum di lingkungan Bappeda Palas, dan meminta kepada penegak hukum di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Padang Lawas untuk mengusut-tuntas dugaan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Ka. Bappeda.

Ahmad Rizki Hasibuan sebagai koordinator aksi saat dijumpai usai aksi mengatakan, "Diduga anggaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Bappeda Palas mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017, diduga kuat, banyak yang tidak dilaksanakan alias perjalanan dinas fiktif."

"Berikutnya dugaan manipulasi data tentang tenaga suka rela (TKS), dan penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dicopy paste dari provinsi Bali, diduga kuat melanggar hukum, bahkan terkesan melecehkan masyarakat Palas," kata Rizky.

Kami, lanjutnya, (Himpunan Rakyat Mahasiswa Peduli Keadilan Indonesia-red), meminta kepada penegak hukum tidak main-main melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Palas. Bilamana aksi ini tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak", ucapnya.