Ketua GPL Ilham mengatakan bahwa hasil perhatian dan temuan pihaknya di lapangan, bahwa operator SIKS NG desa dan kelurahan tidak bertanggung dan up-to-date terhadap pemuktahiran data. 

"Sebab hasil investigasi dan pantauan lapangan yang team GPL lakukan, team temukan bahwa ada sekitar 3400an data penerima BPNT dan PKH yang akan gagal bantuannya di bulan Januari disebabkan oleh operator SIKS NG desa dan kelurahan tidak bertanggung jawab dalam melakukan pemutakhiran data," kata Ilham, Selasa (12/1/2021).

"Selain itu asumsi kami Generasi Pemerhati Labuhanbatu (GPL) ada data yang diduga divalidasi oleh operator SIKS NG desa dan kelurahan yang memasukkan kerabat, keluarga bahkan seorang tenaga honorer di dalam validasi data SIKS NG," ungkap Ilham.

"Tiga hari kedepan terhitung dari hari ini, kita GPL akan mengumpulkan data operator SIKS yang bermasalah sembari menunggu sikap dan tindakan Kadis Sosial terhadap kinerja Operator SIKS yang tidak optimal bahkan curang, KKN", tutup ilham.

Di tempat terpisah awak media mengkonfirmasi pada Korkab PKH Labuhanbatu Junaidi Mustafa Harahap. Ia mengatakan, bahwa tidak diperbolehkan untuk kerabat dan keluraga dari Lurah, Kepala Lingkungan, Kepala Desa untuk dimasukkan dalam SIKS NG apalagi seorang tenaga honorer.

Sementara konfirmasi terhadap Kadis Sosial Labuhanbatu melalui pesan Whatsapp terkait operator tidak melakukan update terkait data pendaftar baru dan adanya dugaan adanya data yang bekerja sebagai honorer, sampai berita ini dilayangkan tidak memberikan jawaban dan hanya membaca pesan Whatsapp dari awak media saja.