75 guru honor yang hadir dalam kesempatan tersebut menceritakan keluhan serta mengadukan nasib mereka ke Bupati terkait gaji mereka yang belum diterima akibat penerapan UU nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, yang mana jenjang SMA /SMK diambil alih dan menjadi tanggung jawab pemeritah Provinsi. 

Koordinator Guru Honor Ahmad Rinaldi Siregar SPd, mengatakan, "Kedatangan kami ke kantor Bupati ini menyampaikan bahwa sejak januari 2017 sampai saat ini, kami belum menerima gaji/honor. Memang kami mengetahui bahwa badan kami ini milik Provinsi tapi hati kami tetap untuk kabupaten Labura. Jadi selaku orang tua kami dalam hal ini, Bapak Bupati sudilah kiranya membantu dan menyampaikan aspirasi kami ini. Kami mengetahui bahwa Pak Bupati sangat peduli dengan pendidikan di kabupaten ini."

Menyambut aspirasi itu, Bupati Kharuddin Syah menyampaikan rasa prihatinnya terhadap guru/tenaga didik. "Selama ini Pemkab Labura telah menyalurkan gaji honor, namun setelah adanya Undang-undang ini, maka sejak januari 2017 SMA/SMK menjadi tanggung jawab Provinsi, namun demikian untuk mengantisipasi hal seperti ini, pemerintah daerah telah menganggarkan dana cadangan. Namun, akan kita pelajari dan selaku kepala daerah saya siap memfasilitasi, yang jelas kami tetap mendukung, memperhatikan dan saudara adalah rakyat kami. Ini bukan kemauan kami, ini kemauan undang-undang. Kami pemerintah sangat-sangat positif menerima saudara sekalian, dan berupaya sedaya upaya dan sebisa mungkin agar persoalan saudara dapat tuntas," kata Kharuddin Syah.

Sementara Sekdakab H. Ahmad Fuad Lubis mengatakan, semenjak Januari 2017 kemarin, saudara diadopsi ke Provinsi, sebenarnya daerah-daerah di Provinsi ini keberatan, tapi karena ini adalah amanah UU, kita harus jalankan. Sesuai perintah UU nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dan Permendikbud No 8 tahun 2017, kewenangan-kewenangan itu diambil alih Provinsi. "Perlu diinformasikan demi kepedulian, bupati telah menganggarkan dana cadangan, namun akan kita pelajari bagaimana cara penyalurannya agar sesuai dengan peraturan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Drs Faizal Irwan Dalimunthe,mengatakan dana cadangan itu sudah ada untuk 75 guru honor dengan satu guru sebesar Rp1.200.000,- namun kalau itu disalurkan akan dikhawatirkan berdampak hukum. "Kami tetap memperjuangkan nasib saudara-saudara," ucap Faizal dengan sedih dan cucuran air mata.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Suryaman juga terharu mendengar keluhan para guru honor yang selama ini dibiaya dari APBD, namun karena menjadi tanggung jawab Provinsi sejak tahun 2017, dana tersebut belum bisa disalurkan. "Gaji guru honor ini sudah ditampung di APBD Kabupaten Labura, namun karena sudah menjadi tanggung jawab Provinsi, kami tidak dapat menyalurkannya, namun kami akan mempelajari apakah bisa dari dana BOS," kata Suryaman. 

Setelah mendengar kepedulian dan respon yang positif dari Pemkab Labura ,para guru honor bersama Bupati Sekdakab, Kadis Pendidikan dan Kadis Pendapatan dan Aset makan bersama dan berfoto bersama. Para guru honor mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kepedulian Pak Bupati.