Dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai H. Jufri SH MH, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MUI Binjai H. Pandapotan Harahap, Kasat Intel Polres Binjai AKP Ruswandi, Ketua FKUB Binjai H. Ahmad Nasir, Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi, perwakilan Kemenag Binjai, para Camat, Sekertaris Kesbangpol Binjai Nelly Rosa, tokoh agama/pemuka agama, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Kajari Binjai dalam sambutannya menegaskan adanya kemungkinan gejolak lebih besar di tahun mendatang dalam bentuk keagamaan terkait Pilkada dan Pilpres yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024 mendatang.

"Sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan melekat terhadap semua lini masyarakat," ungkap Kajari Binjai, H. Jufri.

Mengusung tema "Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Berkembangnya Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kota Binjai,” rapat koordinasi yang dilaksanakan tim Intelijen Kejari Binjai ini bertujuan untuk melakukan langkah-langkah atau deteksi dini terhadap aliran sesat yang ada di masyarakat.

"Melalui rapat ini diharapkan bisa memberikan masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga bisa dijadikan bahan untuk mawas diri atau deteksi dini terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang meresahkan sehingga berujung konflik perpecahan dan keutuhan bangsa," ujar H. Jufri.

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum awak media, dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak ada indikasi perkembangan adanya aliran kepercayaan maupun ajaran-ajaran yang menyimpang seperti HTI, DII, FPI, Gafatar dan sebagainya di Wilayah Kota Binjai.

Namun di Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di Jalan Randu, Lingkungan III Kelurahan Jati Utomo, terdapat pengajian tertutup yang jumlahnya berkisar 20 orang jemaah, dan lokasi pengajiannya kerap berpindah-pindah tempat.

"Lokasi pengajian yang sering mereka gunakan berada di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang," tegas Kepala Kejaksaan Negeri Binjai.

Adapun pengajian tersebut menurut beberapa peserta kegiatan ini terindikasi merupakan bagian dari kelompok Darul Islam (DI).

Pun begitu, berdasarkan keterangan Camat Binjai Utara, sampai saat ini pengajian yang dimaksud belum ditemukan di wilayahnya. Namun meskipun begitu, tetap akan dilakukan koordinasi seluruh pihak untuk terus memantau setiap kegiatan keagamaan yang diduga mencurigakan atau menyimpang.

Dalam rapat koordinasi ini, tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat ini juga menyinggung adanya beberapa kendala di dua rumah ibadah yang ada di Kota Binjai, dikarenakan hingga saat ini belum mengantongi izin.

Kedua rumah ibadah yang dimaksud tersebut diantaranya Gereja Mawar Sharoon (GMS) yang berada di Kelurahan Setia, serta Klenteng Qi Thien Da Seng yang berada di Jalan Kartini. Kedua rumah ibadah itu berada di Kecamatan Binjai Kota.

"Begitupun dapat dipastikan seluruhnya masih dapat dikendalikan. Sebab, meskipun tidak mengantongi izin, rumah Ibadah Mawar Sharoon (GMS) serta Klenteng Qi Thien Da Seng tersebut tetap aktif dan keberadaannya didukung oleh Pemerintah, mengingat para jemaat Geraja Mawar Sharon getol dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya. Sedangkan Klenteng Qi Thien Da Seng merupakan satu-satunya rumah ibadah agama Konghucu yang ada di Kota Binjai," beber Kajari Binjai.

Para peserta rapat koordinasi ini juga berharap agar rapat koordinasi ini terus dilaksanakan secara rutin.

Hal itu pun disambut positif oleh Kajari Binjai. Dirinya juga mengaku siap mendukung kegiatan tersebut dengan forum yang lebih santai untuk membahas permasalahan aliran kepercayaan dan keagamaan di Kota Binjai yang bertujuan untuk menjaga moderasi beragama dalam masyarakat.

"Saya berharap kegiatan ini diusulkan kepada Bapak Walikota Binjai, untuk selanjutnya dapat diagendakan oleh Kesbangpol Binjai. Kedepannya juga diperlukan kegiatan pengawasan, pendampingan untuk melihat dan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dengan cara pendekatan kemasyarakat untuk mencegah adanya konflik yang akan menimbulkan perpecahan keutuhan NKRI," harap Kajari Binjai.

Dengan digelarnya rapat koordinasi ini, Kajari Binjai juga berharap kepada seluruh pihak yang berpartisipasi diharapkan dapat terus bekerjasama. Hal itu guna memberi informasi apabila ditemukan adanya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan agama.

"Kerjasama ini guna mencegah konflik perpecahan keutuhan bangsa dan juga untuk menghindari AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) dalam Kehidupan Masyarakat Kota Binjai," demikian tutup Kajari Binjai.