Ketua Cabang GMKI Siantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, mengatakan hingga kini pihaknya belum melihat terobosan signifikan yang menjawab persoalan mendasar di daerah itu.

“Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga, pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, serta optimalisasi potensi pertanian dan UMKM belum menunjukkan percepatan yang berarti. Namun agenda seremonial terus dipublikasi seolah-olah semua persoalan telah tertangani dengan baik,” ujarnya, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Yova, kepala daerah seharusnya tidak terjebak pada rutinitas simbolik tanpa evaluasi dan pengawasan.

“Pemimpin daerah seharusnya tidak terjebak pada rutinitas simbolik saja. Seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat hanya akan menghasilkan kesan kerja, bukan hasil kerja. Publik membutuhkan transparansi capaian program, kejelasan indikator keberhasilan, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang tidak efektif,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Cabang GMKI Siantar-Simalungun, Flora Simbolon, menilai bupati belum menunjukkan gebrakan nyata dalam pembangunan.

“Sampai hari ini kami melihat Bupati Simalungun belum menunjukkan gebrakan nyata dalam membangun Simalungun. Yang sering terlihat di publik justru kegiatan seremonial yang tidak jelas apa tujuannya untuk kemajuan Kabupaten Simalungun sehingga publik mempertanyakan kemampuan bupati dalam memimpin daerah ini,” ucap Flora.

Ia menambahkan masyarakat membutuhkan program yang berdampak langsung.

“Rakyat Simalungun butuh kerja nyata, bukan pencitraan yang terus dipublikasi. Bupati dan wakil bupati harus berhenti sibuk dengan tampilan luar dan mulai fokus menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.

GMKI menegaskan jabatan bupati merupakan amanah rakyat sehingga waktu dan energi kepala daerah dinilai perlu difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran, serta memastikan kebijakan berdampak pada kesejahteraan warga.

Organisasi itu juga menilai, menjelang satu tahun masa kepemimpinan pada 20 Februari mendatang, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. GMKI mendorong agar fokus pemerintahan diarahkan kembali pada pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.