Kabar miring itu sampai ke Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta SH, MH, ia langsung mengambil tindakan untuk cek and ricek informasi tersebut, dengan memberi instruksi ke sejumlah Kepala Dinas (Kadis) agar meninjau kabar tersebut di Desa Pasar Sorkam.

Ternyata setelah di cek kebenaran Informasi tersebut, seorang warga atas nama Kamariah Tanjung (75) pernah mendapatkan BLT sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2022. Dan pada Tahun 2023 sempat di rotasi karena mengingat masih banyak warga Desa Pasar Sorkam belum menikmati bantuan dana tersebut.

Kepala Desa Pasar Sorkam, Hasdar Efendi mengatakan kepada wartawan, sebenarnya bukan tidak dapat, melainkan sistem aplusan.

"Penerimanya gantian karena penduduk kami begitu banyak yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, sehingga kami lakukan bantuan Desa bergilir," katanya saat dikonfirmasi, Senin (22/1/2023).

Kepala Desa Pasar Sorkam menyebutkan, di Tahun 2024 Kamariah dipastikan kembali mendapat BLT.

"Itu bisa di cek atas pengajuan kami di Tahun 2024 atas nama ibu Kamariah Tanjung nomor urut 20," ujar Hasdar.

Bahkan kata Kades Pasar Sorkam, setiap bantuan yang diberikan kepada warganya, disaksikan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.

"Bantuan yang diberikan setiap tahunnya itu disaksikan oleh pendamping Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat. Isu yang beredar, ibu ini sama sekali tidak pernah dapat itu tidak benar," tepisnya.

Hasdar Efendi mengaku, sebagai Kepala Desa Pasar Sorkam ia selalu memperhatikan warganya.

"Bisa kita lihat datanya sama-sama dan bisa kami pertanggungjawabkan sesuai pengeluaran BLT dana desa," sebutnya.

Sambung nya, walau dana Desa Pasar Sorkam berkurang lebih sedikit dari Tahun sebelumnya, Hasdar Efendi akan terus menambah penerima BLT menjadi 50 Kartu Keluarga (KK), yang sebelumnya sebanyak 32 KK.

"Untuk kriteria penerimaan BLT dana desa pertama betul-betul yang tidak mampu. Seperti ibu Kamaria dan kriteria yang cacat fisik dan tidak bisa bekerja atau cari nafkah," jelasnya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah, Hendrik Sitinjak mengutarakan, kehadirannya di Desa Pasar Sorkam tidak lain untuk meninjau informasi tersebut, dan setelah dilakukan cek data, ternyata Kamaria pernah menerima bantuan bersumber dari Dana Desa.

"Ini mau kita klarifikasi bahwa ibu Kamaria tidak pernah mendapat bantuan apapun. Kita sudah cek di administrasi Desa bahwa yang bersangkutan tersebut, sudah pernah menerima bantuan Dana Desa sejak tahun 2021/2022," ungkapnya.

"Di tahun 2023, ibu Kamaria tidak menerima, dan di ajukan kembali di Tahun 2024, karena di Tahun 2024 akan ada peningkatan 20 persen, sesuai dengan penduduk bahwa penerima BLT harus memang orang tidak mampu atau cacat fisik," timpalnya.

Bertepatan dengan kunjungan itu, Kadis Sosial Pemkab Tapanuli Tengah, Robby Edata Manik mengaku pihaknya diperintahkan Pj Bupati Tapteng untuk meninjau langsung ke rumah Kamariah Tanjung.

"Salah satu tindakan nyata dari bapak Pj Bupati, bapak Dr Sugeng Riyanta SH, MH, untuk menginstruksikan kami dari Baznas memberikan infaq sebesar 500 ribu rupiah dan ada juga tambahan bantuan Kadis PMD 1 Juta rupiah," beber Kadis Sosial.

Robby akan menindaklanjuti dan mengusulkan nama Kamaria Tanjung kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), segmen dapat diperoleh perempuan berusia 75 Tahun ini.

"Terima PKH Lansia yang komponennya ibu Kamariah sudah lansia berumur 75 Tahun dan kemudian ada anak beliau juga yang dianggap disabilitas, nanti kita masukkan di segmen PKH juga. Selagi ibu Kamaria mendapat bantuan BLT Desa, proses itu biar berjalan dulu sembari menunggu hasil dari pusat. Itu biasanya proses memakan waktu yang relatif lama, setelah itu ibu Kamaria masuk pada segmen bantuan pusat," jelasnya.

"Namun tidak diperbolehkan warga negara mendapat sifat saluran bantuan sosial dengan sumber yang berbeda. Karena itu sudah ditentukan dengan peraturannya, kalau menerima BLT, BLT dulu. Nanti kalau bantuan pusat kita proses dulu. Insya Allah ibu Kamaria bisa diterima di TKS dan menerima PKH Lansia kemudian juga ada komponen disabilitas, kita masukkan juga nanti penerima sembako dan di usulkan ke BPJS ketenagakerjaan JKM," ungkapnya.