Tampak hadir seluruh Pimpinan OPD dan pegawai Pemko Pematangsiantar saat apel pagi.

Pada apel pagi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dedi Idris Harahap STP MSi menyampaikan bahwa ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja reformasi birokrasi.

"Ini merupakan tindaklanjut dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional oleh Kementerian PANRB, seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB Tahun 2025", ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dedi Idris Harahap STP MSi menyatakan bahwa proses ini melibatkan beberapa tahapan yaitu mulai dari pengisian LKE, pembahasan hasil evaluasi, hingga penyusunan rencana aksi perbaikan.

“Bahwa ASN harus tetap semangat dan bahagia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian ASN harus punya rasa bersyukur krn masih banyak masyarakat lain yang ingin masuk ke korps ASN. ASN harus bisa jadi role model di masyarakat, contoh yg baik, misal nya soal disiplin dan kerapian dlm melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dalam hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dedi Idris Harahap STP MSi menyampaikan bahwa Pemko berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi (RB) yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Tentunya dengan apel pagi ini kita menyusun rencana aksi yang merupakan bagian dari proses monitoring tindak lanjut dan menjadi fokus Evaluasi RB Tahun 2025", ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dedi Idris Harahap STP MSi juga menekankan bahwa setiap rekomendasi dari hasil evaluasi 2024 benar-benar ditindaklanjuti karena merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis. 

Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya kota Pematangsiantar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dedi Idris Harahap STP MSi berharap dengan adanya pembahasan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, Pemko Pematangsiantar dapat mengoptimalkan RB Tematik yang lebih berdampak pada masyarakat.

“Seperti yang telah kita lakukan yaitu diantaranya digitalisasi pemerintahan berbasis arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama Reformasi Birokrasi Tematik yang mendorong layanan lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepannya kita terus berkomitmen dan optimis, dengan dukungan dan kolaborasi seluruh OPD terkait tentunya Reformasi Birokrasi kota Pematangsiantar akan semakin berdampak,” pungkasnya.