"Kita sangat apresiasi atas tindakan tegas Walikota Medan menutup atau menyegel Center Point, yang menunggak pajak sebesar 56 Miliar. Sejak berdirinya tempat perbelanjaan tersebut, mendapat penolakan dari Fraksi PKS periode yang lalu", katanya, Senin (12/7/2021).

Alasan menolak, yang pertama IMB- nya belum keluar tapi bangunan terus berjalan. Kedua, berdirinya berbagai macam bilik di Centre Point, luput dari pengutipan pajak.

"Untuk itu kita dukung tindakan Walikota Medan atas penertiban usaha tersebut. Kalau tindakan seperti ini bisa dilakukan secara kontinu, niscaya PAD Kota Medan bisa naik," ucapnya.

Kedepannya, para pengusaha yang ingin menanamkan investasi di Kota Medan, harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku.

"Dengan patuhnya para pengusaha atas peraturan yang ada, pastinya secara tidak langsung mereka akan terlindungi secara hukum", pungkasnya.