Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Farah Puteri Nahlia, BA, MSc menjelaskan definisi dari data pribadi berdasarkan RUU PDP adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tapi menurut Farah, belum ada satu regulasipun yang mampu mengatur keseluruhan dari indikator pengolahannya.

"Legal liability, lost productivity, reputation, phising, dan KBGO adalah dampak dari kebocoran data pribadi yang dapat sangat merugikan untuk kita sebagai pemilik data pribadi. Negara di ASEAN sendiri yang sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi adalah Malaysia, Singapura, Filipina, dan kita Indonesia, hanya saja kita termasuk terlambat untuk memiliki UU ini mengingat sudah beberapa kali kita kebocoran data masyarakat baik swasta ataupun tingkat pemerintah," katanya dalam keterangan pers, Sabtu (9/10/2021).

Dalam Webinar yang bertema memahami pentingnya data pribadi ini, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, BA, MSc menjelaskan pemerintah ingin menempatkan otoritas pengawas di bawah Kemenkominfo, sedangkan Komisi I DPR ingin otoritas pengawas bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dirjen APTIKA Kemkominfo, Samuel A pangerapan, BSc menyampaikan kehadiran teknologi di dalam masyarakat membuat masyarakat menghadapi distrupsi teknologi.

Ia memberikan saran untuk mengahadapi distrupsi itu, sebagai masyarakat harus mempelajari hal yang palin penting pada era digital saat ini, yaitu paham akan literasi digital agar sebagai masyarakat bisa mengambil peranan penting dalam keadaan saat ini.

Farah mengatakan pada tahun 2020 Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survey status literasi digital nasional dengan mengacu pada kerangka milik UNESCO.

Dari kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi Indonesia menunjukkan 3,47 dari skala 1-4. Dalam hal tersebut menurutnya bahwa Indonesia masih berada di bagian sedikit di atas sedang, belum dalam keadaan yang baik.

Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM sebagai pemateri pada seminar ini menyampaikan semua kepentingan itu berawal dari data pribadi kita sebagai masyarakat. Mulai dari big data hingga akhirnya bisa membuat kecerdasan buatan. Data dikumpulkan dari pengamatan tradisional, secara otomatis melalui penggunaan perangkat atau system, dan secara sukarela Ketika orang-orang menyerahkan data pribadinya pada system.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah melakukan perekaman KTP elektronik, proses ini merekam setidaknya 31 item data perseorangan. Ancaman terhadap privasi pada rencana pengumpulan data biometrik juga terjadi dalam proses registrasi SIM Card.

"Data perseorangan tersebut juga menjadi salah satu bagian dari data keuangan kita, seiring berkembangnya industry keuangan digital telah mendorong pengumpulan data skala besar, dengan alasan sebagai salah satu mekanisme credit scoring. Media sosial termasuk salah satu platform yang merekam semua data diri tentang kita, dengan begitu konten dari komunikasi kita bukan hanya berisi informasi yang kita kirim, tetapi juga berbagai meta data lainnya, seperti lokasi, alamat IP, dan lainnya" ujarnya.

Selain itu data Kesehatan juga termasuk data pribadi yang masuk dalam kualifikasi sensitive, dikarenakan adanya peluang diskriminasi jika dibuka.

Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan percepatan pengesahan RUU PDP ini agar tidak terjadi lagi kebocoran data yang terus menerus berulang. Jadi diusahakan dalam tahun ini DPR punya masa waktu persidangan pada November sampai Desember untuk segera mengesahkan RUU PDP.