Ia menyampaikan, bahwa PKS meminta agar sosok yang dipilih nantinya oleh Presiden merupakan sosok yang memiliki integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik. 

“Nama-namanya monggo presiden tunjukkan ya mudah-mudahan namanya tidak menimbulkan kegaduhan politik tapi bisa justru memberikan kredit poin bagi presiden,” kata Mardani, kepada wartawan, Jumat (29/01/2022). 

Lebih lanjut, ia mengaku, sebenarnya PKS menolak pengesahan UU IKN. Akan tetapi, PKS mempersilakan Presiden Jokowi untuk mengungkap nama-nama calon Kepala Otorita IKN Nusantara, sebab UU IKN sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu silam. 

“Pertama PKS menolak undang-undangnya (UU IKN) itu nomor satu, tetapi karena sudah jadi undang-undang maka monggo saja itu dijalankan. Yang kedua memang diundang-undang diajukan dan ditunjuk oleh presiden jadi monggo saja presiden tunjuk yang punya dua hal kapasitas dan integritas,” tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, DPP PDIP mengaku bakal mengajukannama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu. 

Ia menyebut Ahok dianggap berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, keputusan penunjukan posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. 

Presiden Jokowi sebelumnya juga menyampaikan sejumlah kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Jokowi menginginkan IKN Nusantara dipimpin oleh kepala daerah yang berpengalaman dan berlatar arsitek.