Minggu, 24 Jan 2021 19:06
  • Home
  • Politik
  • Hairil Anwar dan Joko Basuki Wakili DPRD Serahkan Tuntutan Mahasiswa Binjai Ke DPR dan Setkab

Hairil Anwar dan Joko Basuki Wakili DPRD Serahkan Tuntutan Mahasiswa Binjai Ke DPR dan Setkab

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Kamis, 15 Okt 2020 17:15
Istimewa
Dua anggota DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar S.Pd.l dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Joko Basuki dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya tiba di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (15/10).

Kedatangan dua Legislator tersebut, untuk mengantarkan Aspirasi dari Presidium Mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai, yang menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, sebagai wakil rakyat, hari ini kami mengantarkan aspirasi dari adik- adik kita yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai. Aspirasi tersebut yaitu Menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja," ucap Hairil Anwar, saat di konfirmasi awak media.

Menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, dalam menyampaikan aspirasi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Pihaknya diterima langsung oleh 
Kasubag Tata Persuratan dan penyimpanan Sekretariat Jendral DPR RI, Meitryanti.SE, serta Kasubag Persuratan Sekretariat Kabinet RI, Dikri Faisal.SH.



"Sesuai dengan tugas dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat, saya Hairil Anwar, S.Pd.I dan Bapak Joko Basuki, SH, telah menyelesaikan tugas kami mengantarkan Aspirasi Presidium Mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai," ucap Pria yang akrab disapa Pak Ustadz ini.

Kemarin, sambung Hairil Anwar, aspirasi dari Presidium Mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai untuk Menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga telah kami sampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI untuk di teruskan kepada Ketua DPR RI.

Sedangkan hari ini, lanjutnya, kami sampaikan ke Kementrian Sekretariat Negara untuk diteruskan kepada Bapak Presiden Ir. Joko widodo. Untuk itu, kita terus berdoa agar dikeluarkannya PERPPU oleh Presiden untuk membatalkan atau memperbaiki Pasal Pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja yang tidak Pro kepada Rakyat Indonesia.


"Semoga sudah ada perubahan juga, dimana kemarin Draft Undang Undang Cipta kerja baru di antarkan ke Kementrian Sekretariat Negara dengan Versi 812 Halaman, yang sebelumnya 1.035 halaman," urainya.

Diketahui, adapun 3 Poin yang dituntut oleh Presidium Pemuda Mahasiswa Kota Binjai adalah :

1. Meminta DPRD Kota Binjai sebagai Perwakilan Masyarakat Kota Binjai, untuk menyatakan sikap penolakan atas disahkannya Undang Undang Cipta Kerja

2. Meminta DPRD Kota Binjai untuk mendesak DPR RI, agar mencabut Undang Undang Cipta Kerja, atau setidak tidaknya merubah substansi Undang Undang Cipta Kerja dengan keberpihakan terhadap masyarakat khususnya buruh, nelayan dan pihak pihak lain yang terkena dampak dari Undang Undang tersebut.

3. Presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja atau setidak tidaknya merubah substansi atau pasal yang bermasalah pada Undang Undang Cipta Kerja tersebut.
Editor: Herda

T#g:DPR RIDPRD BinjaiSetkab RI
Berita Terkait
  • Jumat, 22 Jan 2021 09:22

    Usai Disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Siapkan Rencana Aksi

    Melalui rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Listyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti seluruh rangkaian p

  • Selasa, 19 Jan 2021 18:39

    Jelang Fit and Proper Test Calon Kapolri, Polri Serahkan Naskah Materi ke Komisi III DPR

    Tim ahli calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan naskah makalah arah serta kebijakan Kapolri ke depan kepada Komisi III DPR, Selasa (19/1/2021). Makalah tersebut merupakan bahan

  • Kamis, 14 Jan 2021 22:34

    Ketua DPRD Binjai Tolak Rencana Penutupan Jalan Kakap

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra ST, mengaku sangat kecewa dengan tindakan PT KAI yang berencana akan menutup salah satu Jalan umum di Kota Binjai, y

  • Kamis, 14 Jan 2021 13:54

    Prof DR Ir H Djohar Arifin salurkan Beasiswa Program Indonesia Pintar di Binjai

    Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Prof DR Ir H Djohar Arifin Husin, menyalurkan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Rabu (13/01) kemarin. Kali ini, Beasiswa PIP diterima 226 si

  • Rabu, 13 Jan 2021 02:13

    Mewaspadai Aksi Teror KKB untuk Gagalkan Otsus

    Lagi-lagi KKB meneror masyarakat Papua, dengan menembaki helikopter dan membakar pesawat. Kekejaman kelompok separatis membuat masyarakat makin geram. Mereka selalu membuat kekacauan dan ingin menggag

  • Rabu, 30 Des 2020 23:20

    Prof Djohar Arifin: Sosialisasi Penerimaan "Satu Juta Guru Honorer" sangat minim

    Usulan formasi dari Pemerintah Daerah terkait pendaftaran rekruitmen "Satu Juta Guru Honorer" jelang satu hari batas masa pendaftaran, dinilai masih belum memuaskan.Agar dapat mencapai hasil yang diha

  • Senin, 21 Des 2020 22:51

    Prof Djohar Arifin Serahkan SK Beasiswa PIP Pada 4 Sekolah di Kabupaten Langkat

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program yang diberikan oleh Pemerintah kepada para siswa yang kurang mampu. Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.Guna menjalanka

  • Minggu, 20 Des 2020 00:20

    Revisi Otonomi Khusus Untuk Mensejahterakan Rakyat Papua

    Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus akan mensejahterakan rakyat, asalkan penerapannya benar-benar menyentuh persoalan di Papua. Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Jimmy Demianu

  • Jumat, 04 Des 2020 10:04

    Prof Djohar Arifin Gelar Bimtek Kemitraan Strategi Promosi Pariwisata Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

    Di tengah kesibukannya sebagai Legislator, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, terus menjalankan tupoksinya serta memberikan edukasi kepada masyarakat.Seperti

  • Sabtu, 14 Nov 2020 13:14

    Anggota DPR RI Delia Pratiwi sosialisasikan Program Pembangunan Keluarga di Binjai Utara

    Sebagai Mitra Kerja, Komisi IX DPR RI menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan "Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga bersama M

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak