Hal ini dimulai dari beredarnya rekomendasi partai kursi terbanyak di DPRD Sumut yang memberi dukungannya kepada petahana sekaligus merekomendasikan Ketua DPD provinsinya sebagai pendamping pada Pilkada Sumut tahun 2018 nanti.

Meskipun secara resmi belum menjadi paket permanen yang ditetapkan oleh KPU, tetapi pasangan ini kerap tampil di acara secara bersamaan. 

Hal ini semakin menguatkan posisi pasangan tengku Erry sebagai petahana yang didampingi Ngogesa Sitepu sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk melanggeng sampai tahapan pendaftaran ke KPU. 

Namun di balik semua itu, tahapan KPU sama sekali belum dimulai. Pendaftaran calon melalui partai menimbulkan spekulasi tersendiri di tengah masyarakat.

Sebagai daerah yang mendapat program pembangunan strategis dari pusat, tentunya hal tersebut mendapat respon dari kalangan muda Sumut. Di antaranya Bobby Niedal Dalimunthe yang menilai proses politik ini berpotensi mengganggu jalannya pembangunan Sumut.

"Pemerintah Provinsi Sumut harus tetap konsentrasi pada pembangunan daerah. Khususnya bapak Gubernur, proses politik jangan sampai menghambat pembangunan daerah Sumaera Utara," tuturnya pada UTAMANEWS, Minggu (27/8). 

Tahun 2017 yang ditetapkan Bapak Presiden sebagai tahun Infrastruktur harus didukung daerah yang berada setingkat di bawahnya. 

"Jika tahun infrastruktur yang ditetapkan oleh bapak Presiden tidak disambut baik oleh gubernur, khususnya Provinsi Sumatera Utara pasti secara pembangunan akan tertinggal," ujar ketua PMII Sumut Bobby Dalimunthe. 

Keluhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Sumut masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat berkaitan dengan terbatasnya anggaran daerah. 

Pembangunan infrastruktur di Sumut baru terasa dengan pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera dan peningkatan jalur rel Kereta api yang dibangun dengan sumber dana Pusat. Sementara jalur lintas arteri penghubung daerah di Sumatera Utara sendiri tidak kunjung terehabilitasi.

Bobby Dalimunthe mengatakan, "Sebenarnya pemerintah daerah hari ini sedang berkompetisi dengan daerah pusat dalam hal pembangunan, meski sumber dana tak seimbang, klasifikasi pembangunan tetap pada sumber dana yang sesuai".

Politik dan pembangunan merupakan dua hal yang harus dilakukan secara serentak pada saat ini. Masyarakat Sumut menginginkan suhu politik tidak mengganggu pembangunan daerah di Sumatera Utara," pungkas Bobby.