Lewat pernyataan atau permintaannya tersebut agar Camat Sei Balai dapat menertibkan warung remang-remang di wilayah kerjanya, demikian laporan diterima Utamanews.com, Sabtu (30/7/2022). 

"Selain itu pula, warung remang-remang dapat menganggu kenyamanan bagi jemaah yang hendak melakukan ibadah. Hal itu tentunya akan menimbulkan komplik dan bisa berdampak mengundang kericuhan," ujar Usman yang juga sebagai Ketua Hanura Kabupaten Batu Bara, Sabtu (30/7).

Lanjut Ketua Hanura mengatakan, hal itu sudah saya sampaikan kepada Camat Sei Balai WWS untuk menertibkan dalam waktu dua pekan pada pertemuan pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2022 di ruang rapat komisi waktu lalu. 

Kala itu, Usman menjelaskan bahwa keberadaan warung remang-remang memicu mengganggu ketenangan warga, terutama di saat waktu istirahat maupun beribadah. Sebab warung itu diduga memperkerjakan wanita penghibur yang menimbulkan asumsi negatif kepada warga, terlebih lagi jaraknya tidak jauh dari rumah ibadah.

Pihaknya berjanji akan turun kembali meninjau kelapangan untuk memastikan apakah hal itu sudah dapat ditertibkan atau tidak, pungkasnya. 

 

Mengutip informasi dari warga mengatakan, keberadaan warung remang-remang di kecamatan yang diapit oleh perkebunan ini, banyak ditemukan baik di sisi jalinsum maupun di wilayah pedalaman desa.

Pertanyaan, apakah ada mengantongi izin atau mempunyai rekomendasi atau tidak, sehingga warung remang-remang berdiri dengan kokoh berjejer di setiap bahu jalan, tanyanya dengan heran. 

Lebih lanjut dikatakannya, Komisi I DPRD Batu Bara akan meninjau keberadaan pabrik di Kecamatan Sei Balai. 

Peninjauan tersebut dalam rangka untuk mengkroscek keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL. Karena hal itu penting dilakukan untuk mengetahui limbah hasil pengolahan dari dua pabrik yang berbeda di Sei Balai. 

Dikuatirkan juga, apakah limbah dari pabrik tersebut berimbas ke lahan pertanian maupun kebun dan parit sekitar yang sewaktu-waktu dapat mengancam tanaman penduduk, terutama di saat curah hujan tinggi, ketus Anggota Dewan tiga periode itu.