“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua,” kata Mathius Awoitauw dikutip dari laman presiden.go.id, Jumat (20/5/2022).

Pada UU tersebut dibahas tentang DOB khususnya di Provinsi Papua. Ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Dia menyebut DOB merupakan aspirasi dari warga Papua yang telah lama diperjuangkan, bahkan ada yang hingga 20 tahun. Sehingga, aspirasi tersebut bukan aspirasi yang muncul secara tiba-tiba.

“Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Menurutnya, masyarakat Papua berharap DOB menjadi harapan mereka mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Dia menegaskan UU tentang Otonomi Khusus di Papua harus diberi kepastian.

Dia melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

Menurutnya, berapa pun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa.

“Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” tutupnya.