Diakuinya, pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 diatur secara ketat oleh regulasi nasional yang bersifat mengikat, yakni Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025.

Dirinya juga menekankan bahwa tidak terdapat ruang diskresi bagi satuan pendidikan maupun pejabat daerah untuk mengabaikan atau menabrak ketentuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa klaim adanya persetujuan lisan atau kebijakan internal tidak dapat mengesampingkan peraturan menteri yang berlaku secara nasional.

"Adapun isi berita yang dimuat di media tersebut terkesan hanyalah sebuah narasi dan asumsi yang tidak berdasar," ungkap Warsi'in saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/2). 

Ia menegaskan, dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh pengelolaan dana BOS dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah serta sebagaimana mestinya.

"Bahwa laporan penggunaan dana BOS selalu terbuka untuk diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku," tuturnya. 

Warsi'in juga mengatakan, seluruh penggunaan dana BOS telah melalui proses verifikasi dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Dana BOS di SMP Negeri 7 Binjai dikelola secara transparan dan sudah melewati tahapan verifikasi dari tim BOS. Semua penggunaan anggaran sudah sesuai dengan juknis dan kebutuhan sekolah,” lanjutnya.

Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Binjai, Warsi'in juga menjelaskan jika seluruh penggunaan dana BOS telah melalui proses verifikasi dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

Disoal kabar dirinya yang jarang terlihat di lingkungan Sekolah sehingga berdampak langsung pada pengawasan internal, Warsi'in pun dengan tegas membantahnya. 

"Hal itu kan bisa dilihat dalam absen kehadiran," urainya. 

Tuduhan tersebut diakui Warsi'in juga terkesan sebuah opini yang sengaja digiring untuk melemahkan posisi saya," bebernya dengan nada kesal. 

Warsi'in juga mengungkapkan, hal itu tidak sesuai seperti yang dituduhkan kepada dirinya.