Menurut pedoman yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau tindakan manusia, yang menyebabkan ancaman besar terhadap kehidupan, seperti mengakibatkan korban jiwa, merusak lingkungan, dan merusak harta benda. Salah satu bagian dari kebijakan penanggulangan bencana yang perlu dikaji lebih dalam agar mendapatkan solusi yang tepat adalah mitigasi. "Mitigasi bencana" adalah proses membuat dan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi akibat dari bencana alam serta bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Pemerintah Daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, memiliki beberapa kewajiban dan wewenang terkait tahapan mitigasi bencana, seperti tercantum dalam Pasal 5:

1. Sangat penting untuk menegakkan standar layanan minimal serta memastikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana dan para pengungsi terpenuhi.

2. Topik pengurangan risiko bencana harus dikedepankan, dan program pembangunan harus berhasil menyisipkan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

3. Selain itu, penting untuk menyusun rencana pembangunan yang mencakup komponen-komponen strategi manajemen bencana (Silalahi dan Trimurni, 2024).

DATA SIMULASI BANJIR BESAR KOTA MEDAN – TAHUN 2025

1. Waktu Kejadian

17 Februari 2025 — pukul 02.00 WIB – 11.30 WIB

Hujan ekstrem dengan curah hujan 185 mm/hari (kategori sangat lebat menurut BMKG).

2. Lokasi Terdampak

Wilayah banjir berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli & Babura:

1. Medan Maimun

2. Medan Johor

3. Medan Tuntungan

4. Medan Polonia

5. Medan Selayang

6. Medan Denai

7. Medan Amplas

Total kelurahan terdampak: 14 kelurahan

3. Data Korban & Kerusakan

Meninggal dunia: 4 orang

Luka-luka : 27 orang

Hilang: 1 orang

Mengungsi: 2.430 jiwa (725 KK)

Rumah terdampak:3.890 unit

Rumah rusak berat: 112 unit

Fasilitas umum rusak : 8 unit (3 sekolah, 2 jembatan, 3 rumah ibadah)

Kerugian ekonomi: ± Rp 18,7 miliar

4. Penyebab Banjir

a. Faktor Alam

* Hujan ekstrem akibat anomali cuaca (La Nina lemah)

* Meluapnya Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Denai

* Tingginya debit air permukaan dari perbukitan Sibolangit

b. Faktor Manusia

* Penyempitan bantaran sungai akibat bangunan liar

* Sampah menyumbat drainase di Medan Johor, Denai, dan Amplas

* Sistem drainase kota belum optimal

* Alih fungsi lahan yang memperparah limpasan air hujan

       

5. Dampak Banjir

a. Dampak Sosial

* Aktivitas sekolah dan kantor lumpuh selama 2 hari

* Gangguan pada listrik dan air bersih

* 18 titik kemacetan parah di inti kota

b. Dampak Ekonomi

* Kerusakan rumah & aset warga

* Toko dan usaha kecil di Jalan Brigjen Katamso terendam 70–100 cm

* Nelayan dan pedagang harian kehilangan pendapatan harian

c. Dampak Kesehatan

* 340 warga mengalami diare & gatal-gatal

* 7 posko kesehatan dibuka di kecamatan

       

6. Upaya Penanganan

Dilakukan oleh BPBD & Pemerintah Kota

* Evakuasi warga dengan 8 perahu karet

* Pembuatan dapur umum di 3 titik

* Pemasangan pompa penyedot di kawasan Medan Maimun dan Polonia

* Pendataan kerusakan oleh Dinas Sosial & BPBD

Dilakukan Warga & Relawan

* Membantu membuka akses jalan

* Membersihkan drainase sementara

* Pendampingan trauma-healing bagi anak-anak

Upaya mitigasi banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada dasarnya sudah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengurangi risiko banjir di berbagai wilayah. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan respons cepat petugas ketika banjir mulai mengancam. Salah satu bentuk efektivitas yang paling terasa adalah adanya sistem peringatan dini yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. BPBD secara rutin menyampaikan informasi mengenai potensi hujan lebat, kenaikan debit sungai, hingga area rawan banjir melalui media sosial, pengeras suara kelurahan, dan grup masyarakat. Dengan adanya peringatan dini ini, warga memiliki waktu untuk mengamankan barang berharga, memindahkan kendaraan, dan menyiapkan diri sebelum banjir benar-benar datang. Hal ini membantu menekan kerugianmaterial dan mengurangi potensi korban jiwa.

Selain itu, efektivitas mitigasi BPBD juga terlihat dari pemantauan lapangan yang dilakukan secara rutin. Petugas BPBD sering melakukan pengecekan ke titik-titik rawan banjir seperti bantaran sungai, drainase, dan daerah rendah yang sering tergenang. Ketika ditemukan penyumbatan atau potensi bahaya, BPBD segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pembersihan, pengerukan, atau tindakan teknis lainnya. Pemantauan dan aksi cepat ini membantu mengurangi kemungkinan banjir menjadi lebih parah. Di sisi lain, kesiagaan tim BPBD juga patut diapresiasi. Mereka memiliki petugas yang siaga 24 jam dan peralatan seperti perahu karet, pompa penyedot air, tenda pengungsian, hingga armada evakuasi. Hal ini membuat proses penyelamatan dan evakuasidapat dilakukan dengan cepat ketika banjir benar-benar terjadi.

BPBD juga dinilai efektif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan simulasi, dan pembagian informasi, masyarakat diajarkan bagaimana cara menghadapi banjir, apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat, serta bagaimana mengurangi risiko banjir di lingkungan rumah masing-masing. Sosialisasi ini sangat penting karena pada dasarnya mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi warga. Masyarakat yang lebih paham cenderung lebih siap, tidak panik, dan mampu melaksanakan tindakan mandiri sebelum bantuan tiba.Tidak hanya bekerja sendiri, BPBD juga memperlihatkan efektivitas mitigasi banjir melalui kerja sama yang kuat dengan berbagai instansi seperti dinas pekerjaan umum, kelurahan, kepolisian, TNI, dan organisasi relawan. Kolaborasi ini mempermudah proses pembersihan drainase, distribusi bantuan, koordinasi lapangan, hingga pemulihan pascabanjir. Sinergi antarinstansi membuat penanganan banjir menjadi lebih terstruktur dan tidak saling tumpang tindih.

Namun, meskipun mitigasi yang dilakukan BPBD cukup efektif, tetap ada beberapa tantangan yang membuat risiko banjir belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Kondisi drainase yang belum memadai, pembangunan yang tidak terkontrol, serta kebiasaan masyarakat membuang sampahmenghambat upaya mitigasi. Selain itu, BPBD juga memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel dan peralatan, terutama jika banjir terjadi secara bersamaan di banyak lokasi. Oleh karena itu, efektivitas mitigasi akan jauh lebih optimal apabila pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur pendukung dan masyarakat semakin aktif dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, mitigasi banjir oleh BPBD dapat dikatakan cukup efektif karena mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat proses penanganan, dan mengurangi dampak kerugian ketika banjir terjadi. Meski demikian, keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh BPBD, tetapi jugamenghambat upaya mitigasi. Selain itu, BPBD juga memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel dan peralatan, terutama jika banjir terjadi secara bersamaan di banyak lokasi. Oleh karena itu, efektivitas mitigasi akan jauh lebih optimal apabila pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur pendukung dan masyarakat semakin aktif dalam menjaga lingkungan.

BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam penanggulangan banjir di daerah dan bekerja secara terpadu dengan berbagai instansi lain. Pada tahap pra-bencana, BPBD berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca dan peringatan dini, kemudian menyebarkannya kepada masyarakat melalui berbagai kanal resmi. Bersama Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Sumber Daya Air, BPBD memetakan titik rawan banjir, mengevaluasi kondisi tanggul, drainase, serta mengusulkan tindakan teknis seperti normalisasi sungai. Pemerintah kecamatan dan desa dilibatkan untuk membentuk relawan serta menyiapkan lokasi evakuasi. Ketika banjir terjadi, BPBD mengaktifkan pos komando dan mengatur peran setiap instansi. TNI dan Polri membantu proses evakuasi, pengamanan wilayah, serta distribusi logistik; sementara Basarnas fokus pada penyelamatan korban yang terjebak banjir. Dinas Kesehatan membuka pos layanan kesehatan dan menangani penyakit yang muncul akibat banjir, sedangkan Dinas Sosial menyediakan dapur umum dan bantuan logistik. Instansi seperti PLN dan PDAM juga berkoordinasi untuk memastikan keamanan listrik serta ketersediaan air bersih di lokasi terdampak. Setelah banjir surut, BPBD bersama dinas terkait melakukan pendataan kerusakan, pemulihan fasilitas umum, serta memfasilitasi bantuan rehabilitasi kepada masyarakat. Koordinasi lintas sektor inilah yang membuat penanggulangan banjir dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.