Sebagai upaya dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Utara menggelar sosialisasi bersama para stakeholders, di hotel Hosea Sipoholon, Senin (11/12).
Sosialisasi dihadiri para pengurus partai politik, mewakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bonapasogit, tokoh pemuda, LADN, dan anggota Panwaslih Taput Edward Lumbantobing.
Dalam sosialisasi tersebut, KPUD Taput menghadirkan narasumber Pdt. Saut Hamonangan Sirait (Dosen STT) dan Batara Manurung ( Kordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Pematang Siantar).
Komisioner KPUD Taput, Galumbang Hutagalung dan Barisman Panggabean sesaat sebelum membuka sosialisasi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk pencerahan perubahan UU Pemilu no 7 tahun 2017.
"Kita menganggap perlu diketahui segenap stakeholders adanya perubahan undang-undang Pemilu sehingga yang hadir saat ini dapat menularkan informasi ke masyarakat," terangnya.
Galumbang mengatakan agar sosialisasi punya makna lebih dan secara teknis pihaknya mengundang narasumber yang ahli di bidangnya.
"Pak Saut Sirait sudah cukup dikenal dalam penyelenggaraan pemilu bahkan terakhir menjabat Ketua DKPP," sebutnya.
Saut Sirait dalam paparannya mengatakan bahwa Batak lebih dulu telah mengenal apa itu demokrasi.
"Dalihan Natolu itu merupakan gambaran demokrasi dalam adat Batak," ungkapnya.
Untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas perlu ada sinergisitas antara penyelenggara dan juga perilaku para Balon Kepala Daerah.
"Yang merusak proses Pilkada atau Pemilu adanya Money Politic, penggelembungan suara, Black Campaign (kampanye hitam)," tambahnya.
Masih menurut Sirait, penyelenggara KPU telah berupaya keras menjadikan Pilkada maupun Pemilu lebih berkualitas dengan menekan cost politik calon Bupati.
Caranya, saat ini KPU telah menganggarkan pembuatan baliho ataupun alat peraga pasangan calon, dengan demikian biaya yang ditanggung para calon sedikit lebih ringan.
Lebih lanjut, kata Pdt. Sirait, membuat suatu perbandingan tingkat kesuksesan penyelenggaraan Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas yaitu semakin tinggi indeks demokrasi suatu daerah maka daerah itu akan sejahtera karena investor akan datang, justru sebaliknya bila demokrasi satu daerah indeksnya rendah pasti tidak akan maju.
"Kita berharap ke depan proses penyelenggaraan Pilkada, Pileg maupun Pilpres semakin baik sehingga pemimpin yang dihasilkan berkualitas," pungkasnya.
Sedangkan Batara Manurung, secara teknis membahas substansi Pilkada, Pemilu maupun Pilpres.
Dalam sesi selanjutnya, Edward Lumbantobing, anggota Panwaslih Taput membawa sesi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam Pilkada.