Minggu, 25 Okt 2020 18:03
  • Home
  • Pemilukada
  • Rumah Konstituen Sampaikan Pandangan Tentang "Konflik Regulasi" dalam Dialog Publik Medan Jurnalis Club

Rumah Konstituen Sampaikan Pandangan Tentang "Konflik Regulasi" dalam Dialog Publik Medan Jurnalis Club

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 10 Nov 2017 11:00
Dok Eka Hidayat
Direktur Eksekutif Rumah Konstituen, Eko Marhaendy, menyampaikan pandangan dalam Dialog Publik Medan Jurnalis Club, Kamis 9 Nopember 2017

Medan Jurnalis Club (MJC) menggelar Dialog Publik bertajuk "Kisruh Ketiadaan Blanko E-KTP dan Nasib Pemilik Suara" di Medan Club kawasan Jalan Kartini Kota Medan, Kamis sore (9/11). 

Kegiatan yang melibatkan nara sumber dari berbagai stakeholder itu dilaksanakan sebagai respon terhadap Surat Edaran KPU Nomor 556/KPU/X/2016 terkait penyusunan DPT berbasis E
e-KTP (KTP Elektronik​).

Dalam penelusuran Rumah Konstituen lebih lanjut, surat edaran yang menjadi dasar polemik dalam kegiatan dialog itu sendiri tidak termuat (lagi) pada Portal Publikasi Website KPU. Surat edaran tersebut ditengarai akan berpotensi menghilangkan "hak suara" bagi pemilih yang tidak mengantongi E-KTP.

Belajar dari beberapa daerah yang telah melaksanakan Pilkada lebih dulu, semisal Kabupaten Buleleng, surat edaran tersebut nyatanya menjadi dasar bagi KPU setempat untuk menerbitkan imbauan penghapusan status pemilih dari DPT jika yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) Disdukcapil hingga 4 Desember 2016.

Imbauan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan Ketua KPU Kota Medan, Herdensi Adnin beberapa pekan lalu. Melansir Analisadaily, Kamis (19/10), Adnin menyebut perekaman E-KTP penting dilakukan karena itu merupakan acuan DPT untuk Pilkada serentak tahun 2018.

Berdasarkan data yang dirilis MJC dalam TOR kegiatan, hanya ada 2 juta orang yang sudah mengantongi blanko E-KTP; 6 juta belum memiliki E-KTP; sedangkan 1,8 juta lainnya sama sekali belum melakukan perekaman data. Informasi ini terkonfirmasi dengan data yang dikemukakan Disdukcapil Sumut sebagai salah satu nara sumber dalam kegiatan itu.

Narasumber yang lainnya, Dr. Bakhrul Chair Amal, M.Si, mengungkapkan inkonsistensi antara Surat Edaran tersebut dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 yang muncul setelahnya. 

Ia menilai masalah E-KTP yang belum seluruhnya diterima penduduk sehingga harus diatasi dengan Suket Disdukcapil, menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah mengidentifikasi masalah dalam implementasi E-KTP.

Sekretaris KPU Sumatera Utara, Abdul Rajab Pasaribu menyebut permasalahan ini hanya bisa dijawab oleh Pemerintah. Sementara Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan Disdukcapil Kota Medan, Arpian Saragih, justeru menganggap KPU lah yang berkompeten mendefinisikan siapa yang disebut sebagai pemilih karena mereka tidak akan mengeluarkan surat keterangan (Suket) pada warga yang belum melakukan perekaman data.

Kesan saling "lempar bola" antara KPU dan Disdukcapil ini mengundang kritik Direktur Eksekutif Rumah Konstituen, Eko Marhaendy, yang juga dimintakan pandangan dalam kegiatan tersebut. 

Menurutnya, konflik regulasi memang sering membingungkan masyarakat.

Tidak terkait langsung dengan tema, Eko mencontohkan kebijakan E-Tol yang sangat penting di satu sisi, tapi bisa mengancam penyelenggara layanan Tol karena keberadaan undang-undang mata uang yang belum direvisi di sisi lainnya. Berangkat dari sini Eko mengajak masyarakat untuk lebih partisipatif mengawal penyelenggaraan Negara dengan melakukan kritik dan mengajukan solusi.

Terkait dengan kisruh E-KTP sebagai basis penetapan DPT, Eko mengimbau agar para pemangku kepentingan bersinergi untuk "menjemput bola." 

Menurutnya, KPU dan Disdukcapil tidak boleh saling melempar tanggung jawab yang pada gilirannya akan membingungkan masyarakat.

Editor: Budi

Sumber: https://konstituen.online/arsip/370

T#g:MJCRumah konstituen
Berita Terkait
  • Senin, 27 Apr 2020 15:17

    MJC: Polisi jaga perbatasan perlu pakai APD lengkap

    Presidium Medan Jurnalis Club, Muhammad Asril, menyayangkan petugas kepolisian yang bertugas mengatur lalulintas, khususnya Polantas di garis depan, yang menjaga blokade masuk ke ibukota Sumut hanya m

  • Rabu, 31 Jul 2019 19:31

    Tokoh Pendukung 01 dan 02, Aktifis dan Mahasiswa Sumut Bicara "Rekonsiliasi"

    Menyikapi dinamika politik tanah air, Rumah Konstituen menggelar kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema: "Menatap Indonesia Pasca Pilpres 2019: Urgensi Rekonsiliasi bagi Keberlanjutan pem

  • Jumat, 12 Apr 2019 20:02

    Waspadai Intimidasi Etnis Jelang Pemilu, Rumah Konstituen Gelar Dialog Publik

    Etnisitas menjadi persoalan tersendiri dalam tahun-tahun politik. Tionghoa merupakan kelompok etnis yang paling rentan terhadap isu tersebut. Ada banyak postingan-postingan provokatif di media sosial

  • Minggu, 30 Sep 2018 17:50

    FGD: Undang-undang Pokok Agraria "Biang Kerok" Konflik Tanah

    Kegagalan Reforma Agraria dituding banyak pihak sebagai akibat dari tidak terlaksananya undang-undang pokok agraria (UUPA). Padahal UUPA itu sendiri yang sesungguhnya menjadi "biang kerok" kegagalan R

  • Sabtu, 29 Sep 2018 13:29

    Bersama Prodi Sosiologi Agama UIN-SU, Rumah Konstituen Gelar FGD Konflik Agraria

    Rumah Konstituen akan menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) membahas konflik agraria di Sumatera Utara.

  • Senin, 23 Jul 2018 08:23

    Ingin Bangun Kabupaten Batubara, Nanda MJC Jadi Caleg Gerindra

    Terjun langsung ke dunia perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mungkin tak pernah ada dalam pikiran M. Nanda Octavian sebelumnya.Namun, untuk bisa ikut andil dalam

  • Selasa, 13 Feb 2018 07:43

    Batalnya Pencalonan Incumbent Hingga Gagalnya J.R Saragih, Eko Marhaendy: Konspirasi Politik Telah Menciderai Demokrasi

    Bukan kali pertama kabar "mengejutkan" mewarnai tahun politik di Sumatera Utara jelang pemilihan kepala daerah.

  • Sabtu, 11 Nov 2017 10:51

    Sutrisno: Sengkarut e-KTP Harus Diselesaikan Dengan Musyawarah

    Polemik KTP elektronik (e-KTP) dan keabsahan penggunaan hak suara dalam Pemilu harus segera diselesaikan.

  • Jumat, 10 Nov 2017 14:10

    Pilkada Sumut: Awas Eksodus dan Mobilisasi Warga

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017) di Medan Club.Ada sejumlah Narasumber yang hadir. Di antaranya Akademisi

  • Kamis, 09 Nov 2017 20:49

    Rajamin Sirait: Kita Harus Buat Pilkada Sumut "Panas"

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak