Menurutnya, sistem proporsional terbuka yang diberlakukan sejak Pemilu tahun 2004 masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, pertama, sistem proporsional terbuka menyuburkan korupsi.

Kedua, lanjutnya, melemahkan identitas partai. Sebab, kata dia, sistem tersebut mengandalkan individu caleg untuk meraih simpati pemilih ketimbang parpolnya.

"Kita sudah melihat selama 20 tahun yang langsung mencoblos calegnya. Ini telah merugikan partai. Karena caleg yang dicoblos sepertinya di saat mereka sudah dilantik, seolah-olah lupa siapa yang membuat mereka duduk di sana," jelasnya.

Ketiga, sistem pemilu terbuka membuat parpol lebih sulit mengontrol calon legislatif yang akan diusung. Hal itu berdampak pada melemahnya proses pelembagaan parpol.

"Karena di PDI Perjuangan, kader itu pekerja partai. Bukan ajudan kepala daerah, atau anggota bupati, maka saya selaku pengurus partai sangat mendukung wacana pemilu proporsional tertutup, yang memilih partainya, bukan calegnya," ungkap Ronal.