Ratusan nyawa pun meninggal dunia dan masih hilang akibat bencana yang melanda di 3 Provinsi di Pulau Sumatera tersebut. 

Namun hingga kini Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di tiga Provinsi tersebut. Pun begitu, kementerian atau lembaga telah diperintahkan Presiden untuk mengerahkan sumber daya maksimal.

Desakan untuk menetapkan sebagai Bencana Nasional pun datang dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. 

Salah seorang yang ikut menyoroti bencana banjir dan tanah longsor tersebut agar ditetapkan sebagai Bencana Nasional adalah anggota DPRD Binjai dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Togar Bergembira Silaban. Drinya pun meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar musibah tersebut ditetapkan sebagai Bencana Nasional. 

"Kami mendorong pemerintah untuk menetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal itu didasari karena banyaknya korban yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar," ungkap Togar saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (6/12) siang. 

Togar juga menegaskan, dengan banyaknya jumlah korban yang terdampak, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat, juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan statusnya sebagai bencana Nasional. 

"Keputusan penetapan darurat bencana nasional itu memang ada di tangan pemerintah. Namun pemerintah bisa menaikkan statusnya menjadi bencana nasional jika merasa tak mampu lagi menangani banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Apalagi jika dampaknya terus meluas dan korban terus bertambah," tegasnya. 

"Belum lagi dampak pasca banjir. Sebagian masyarakat pasti akan mengalami sakit. Kalau itu meluas, korbannya banyak dan pemerintah pastinya kewalahan menangani," sambung Togar Bergembira Silaban. 

Dirinya juga meyakini, banjir dan longsor di tiga Provinsi yang terdampak tersebut masih ada yang terisolir.  

Disoal apa yang menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut, Togar menduga disebabkan oleh deforestasi (penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen atau sementara) kawasan hutan.

Apalagi akibat dari deforestasi ini, sebut Togar, mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan hutan, hilangnya harta benda, dan kerugian lainnya. 

"Musibah ini merupakan bencana yang memiliki skala serta dampak sangat luas secara nasional. Artinya melintasi batas kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk mengatasinya. Jadi sangatlah pantas jika pemerintah meningkatkan statusnya sebagai bencana Nasional," demikian ujar Togar Bergembira Silaban diakhir ucapannya. 

Diketahui, hingga kini Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November lalu. Tidak hanya korban harta dan jiwa, bahkan hingga kini masyarakat masih merasakan dampaknya.