Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.

Acara ini juga dihadiri Plh. Politik dalam negeri Rahmad Santoso, Kepala Kesbang Provsu yang diwakili Kabid Poldagri Prana Jhon Dembiring.S.STP.MSi, Kepala Kesbang Pol Kab/Kota se Sumut, perwakilan elemen masyarakat terdiri parpol, tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.

Ketua Panitia Dedy Karyadi SH, dalam sambutannya mengatakan bahwa menghadapi sukesnya pemilu 2024, perlu dilaksanakannya forum kominikasi politik ini dengan tujuan untuk peningkatan pemahamam politik dalam negeri di kota Tebing Tinggi Sumut dlm rangka mensukseskan pemilu 2024.

Pj Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani.MSI, mengucapkan terima kasih telah berkunjung ke Kota Tebing Tinggi. Dimana diungkapkannya bahwa sekarang ini sudah ada tol ke Tebing Tinggi bukan, bukan tol yang menghambat Kota Tebing Tinggi.

Mudah-mudahan acara ini sebagai bentuk kebersamaan dalam menghadapi Pemilu yang sangat penting, dalam transisi kepemimpinan. Semoga Kesbang Pol yang menjadi koordinator menjadi penyelenggara pemilu, kata Pj.Wali Kota Tebing Tinggi.

Juga dijelaskan Pj.Wali Kota Tebing Tinggi mengatakan dalam beberapa hari lagi Kota Tebing Tinggi memasuki usia yang ke-106 bersamaan demgan HUT Bhayangkara ke-77.

Bukan kita yang baru, juga bukan kita yang lama. Kami berharap keberhasilan ini sebagai momentum untuk meraih keberhasilan. Capaian yang selama ini bisa tidak bermakna ketika Pemilu nanti kalau kita tidak siap. Khususnya di Kota Tebing Tinggi dapat berjalan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

"Jadikanlah forum ini sebagai tempat kita berdiskusi untuk yang lebih baik. Polarisasi jagan sampai muncul kembali, cukuplah yang dulu-dulu, jangan sampai terulang kembali. Karena itu para tokoh nantinya bisa melakukan edukasi", tutup Pj.Wali Kota Tebing Tinggi.

Acara ini dibuka dengan resmi Plh.Direktur Politik Dalam Negeri, Rahmad Santoso. Dimana dalam arahanya menyampaikan bahwa negara hadir saat ini untuk menyelengarakan Pemilu yang akan dilaksanakan serentak. Menjaga marwah demokrasi itu sendiri diperlukan pemamaham dan komunikasi sosial politik bidang politik dalam negeri.

Karena selama ini kelemahan sebuah demokrasi atau Pemilu adalah kuantitas, dan pembajakan partisipasi, mungkin juga mobilisasi untuk kepentingan, katanya.

Selanjutnya acara dengan penyampaian materi oleh nara sumber yakni dari Ketua KPU Sumut Ardensi, mewakili Kaban Kesbang Sumut Kabid Poldagri Prana Jhin Sembiring S.STP.MSi. dan Akademiai Dekan Fsipol USU Hatta Ridho.

Ketua KPU Sumut Ardensi dalam materinya tentang Persiapan Penyelenggaran Pemilu 2024 dan Kesiapan Pilkada 2024. KPU RI sudah mulai tahapan sejak tahun 2022. 

Di Sumut umumnya partai nasional sebanyak 18 Parpol dan saat ini akan merekap DPT. Sejauh ini kami masih menunggu penetapan DPT dari Kab/Kota. Dan saat ini tinggal badan penyiapan badan adhoc yakni tinggal pembentukan KPPS.

Kita juga perlu assuransi tenaga kerja bagi non PNS termasuk PPK dan PPS. Senoga ini dapat di support oleh Pemko atau Pemkab. Ini penting mereka adalah garda terdepan penyelenggaraan pemilu yang berisiko. Memang KPU menyediakan santunan tapi terbatas. Kami berharap di Pemko Tebing Tinggi dapat membantu pengadaan asuransi ini karena sudah ada surat dari Kemendgari.

Dan saat ini kesiapan pemilu sudah sangat siap karena sudah berjalan 70 %, harapan ada respon baik dari masyarakat khususnya di kota Tebing Tinggi yang salah satu ukuran keberhasilannya adalah partisipasi pemilih yang tinggi.

Forum ini bisa menjadi bagi kemukakan kita bersama agar pada pemilu itu nantinya datang berbondong bondong ke TPS untuk menyalurkan hak pemilihnya, kata Ketua KPU Sumut.

Sementara Kaban Kesbang Provsu yang diwaki Kepala Bidang Poldagri Prana Jhon Sembiring.S.STP.MSI dengan materi netralitas ASN, dan payung hukum yang harus kita sepakati bersama. 

Kita sepakat untuk pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 sedang Pilkada serentak 27 Nopember 2024. ASN harus dapat menyalurkan hak pilihnya dengan memastikan diri kita terdaftar sebagai pemilih (DPT)

Isu yang sering terjadi dalam setiap Pemilu, salah satu isunya adalah netralitas sebagai ASN. ASN sebagai pelayan untuk setiap golongan yang harus tekankan harus berdiri di semua golongan dan kelompok.  

Kita sebagai ASN tidak memihak, objektif dalam melaksanakan tugas tidak terpengaruh dan juga harus adil serta memandang semua golongan.

Dimensi netralitas ASN harus bebas konflik, tidak memihak, objektif, adil, bebas pengaruh, bebas intervensi dan bebas konflik kepentingan.

Penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN, adalah sanksi yang lemah, tidak netral itu dianggap biasa, adanya intervensi dari atasan, kurang pemahaman tentangnya regulasi netralitas ASN, adanya motif untuk mempertahankan / mendapatkan materi, jabatan atau proyek. ASN harus bepegang teguh Netral dan harus diawasi. 

Sedang Hatta Ridho selaku Dekan Fisip USU Medan, dalam materinya menyampaikan peran mahasiswa dan pemuda dalam mensukseskan Pemilu 2024.

Komposisi penduduk kita saat ini lebih banyak pemudanya. Nanti 2024 pemilih pemuda sangat dominan. Potensi masalah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yakni dilaksanakan tahapan di tengah

Pemilu. Ada kecendrungan badan adhoc kurang mendapat bimbingan. Kesiapan logistik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi.

Potensi masalah ini bisa berkurang dengan peran serta pemuda dan mahasiswa. Politik itu menyangkut hak dan kewajiban bernegara. Pemuda dan mahasiswa harus punya jiwa anti politik uang dan anti korupsi. Induknya korupsi itu adalah suap pada saat Pemilu. Jadilah generasi yang positif thingking, kata Hatta Ridho.