“Sesuai kewenangan oleh peraturan, kami menggunakan mekanisme dan telah resmi melaporkan ke Bawaslu Tapteng. Terlapornya, ketua KPU dan 4 komisioner KPU Tapteng,” kata Sarma Hutajulu, Kamis malam (5/9/2024).

Sarma Hutajulu mengungkap telah memberikan kuasa kepada Joko Pranata Situmeang dan Famoni Gulo untuk membuat laporan ke Polres Tapteng.

“Kami menilai KPU Tapteng tidak melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang. Jadi karena mereka menyalahgunakan kewenangannya tentu ada pasal-pasal yang mengatur,” jelasnya di Center pemenangan Masinton - Mahmud.

Menurut Sarma, pihaknya tidak akan berhenti dan akan menggunakan semua ruang yang diberikan konstitusi. Dia pun meminta masyarakat ikut mengawal proses ini, supaya demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berjalan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa paling berkuasa, karena semua punya hak yang sama.

Sambungnya, apa yang terjadi di kantor KPU pada Rabu 4 September 2024 malam adalah preseden buruk dalam demokrasi.

“Kami sebagai parpol yang sah, ikut berproses dalam pendaftaran dan menunggu hasil berita acara KPU yang belum dikeluarkan hingga Kamis (5/9/2024) dinihari sekira pukul 03.00 WIB,” bebernya.

Masih kata Plt Ketua DPC PDI-Perjuangan Tapteng, saat itu ada sekelompok orang yang datang, dan diketahui yang hadir itu adalah salah satu paslon. Harusnya, kata Sarma, sebagai paslon mengerti hukum, aturan karena paslon tersebut sudah mendaftar sebelumnya.

“Bukan seperti cara-cara premanisme, apalagi ujug-ujug langsung memasuki ruangan ketua KPU Tapteng yang saat itu kami sedang berdiskusi soal berita acara,” katanya.

Sarma kemudian mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi proses demokrasi di Tapteng dengan politik beretika dan santun.

“Apalagi sebagai calon pemimpin, harus menunjukkan sikap keteladanan sehingga masyarakat bersimpati. Kalau pemimpinnya arogan, bagaimana masyarakat bisa percaya mampu memimpin Tapteng,” ungkapnya.