Sabtu, 24 Agu 2019 14:56
  • Home
  • Opini
  • Perlukah People Power di Era Reformasi?

Perlukah People Power di Era Reformasi?

Medan (utamanews.com)
Oleh: Elan Rahmawati, pengamat sosial politik
Rabu, 15 Mei 2019 02:15
@beritasatu
Ilustrasi aparat kepolisian mengamankan aksi massa
People power dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menuntut suatu hasil seperti yang pernah terjadi pada akhir era orde baru yang ditandai dengan demonstrasi besar- besaran dengan tuntutan Presiden Soeharto mundur dari Jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998.

Namun gaung people power saat ini muncul kembali, bahkan Amien Rais mantan ketua MPR yang saat ini menjadi Dewan Pembina BPN juga turut menginisiasi gerakan people power karena dugaan kecurangan dalam Pemilu. Padahal rakyat memiliki ruang untuk mengganti kekuasaan melalui pemilu tiap 5 tahun sekali. Oleh sebab itu, tindakan yang menginginkan pergantian kekuasaan dengan menghambat proses pemilu merupakan tindakan yang tidak konstitusional.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir yang mengajak masyarakat agar berlapang hati untuk siap menang dan kalah dalam ajang Pemilihan Umum 2019 sehingga tidak perlu melakukan delegitimasi Pemilu 2019 dengan gerakan people power yang diinisiasi oleh Amien Rais.


"Agar bijak mengedepankan sikap kenegarawanan. Baik yang berhasil di Pileg, Pilpres, agar menjadikan amanah dengan rendah hati tidak perlu takabur. Bagi yang kalah belum mendapat mandat, terimalah dengan lapang hati," tutur Haedar dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Atas fenomena people power menanggapi hasil Pemilu 2019, Haedar mengatakan bahwa sebaiknya hal tersebut diurungkan karena terdapat pola mengusut kecurangan Pemilu melalui jalur resmi dan elegan. "Kalau ada masalah-masalah yang menyangkut persengketaan Pemilu, selesaikan lewat prosedur, lewat Mahkamah Konstitusi dan proses yang dijamin peraturan yang berlaku," tuturnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut juga percaya akan kredibilitas lembaga negara yang mengatasi sengketa Pemilu. Bagi pihak yang menang, agar bersyukur karena itu adalah beban yang berat.


Sementara itu, siapapun selaku orang beriman, agar berupaya dengan sabar, syukur dan sikap yang baik dalam menghadapi segala hasil Pemilu. "Tidak perlu ada mobilisasi massa. Semua insyaallah tahu mekanisme Pemilu yang seperti itu. Saya percaya semua akan memperoleh hasil baik, cerdas dan berjiwa kenegarawanan," tutur Haedar.

Dalam UUD 1945 dan UU nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa/ pelanggaran pemilu melalui mekanisme hukum. Karenanya, tidak boleh ada mekanisme lain di luar hukum dalam menyikapi suatu proses demokrasi pemilihan umum 2019.

Namun apabila people power dilakukan guna mengabaikan tahapan- tahapan hukum pemilu, maka mengarah pada tindakan yang inkonstitusional dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Jika hal tersebtu dibiarkan, tentu akan semakin memperkeruh suasana politis di Indonesia.

Tindakan people power sendiri hanya menunjukkan sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik, hal tersebut juga bisa dijatuhi sanksi hukum dengan segala instrumen UU yang ada, dari KUHP hingga UU ITE.

Yenti Garnasih selaku Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi mengatakan bahwa hasutan, tindakan, perbuatan people power dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah tindakan inkonstitusional, yang dapat dijatuhi sanksi hukum.


Dalam KUHP terdapat undang- undang yang dapat digunakan dalam menindak hasutan/ tindakan perbuatan people power, antara lain pasal penghasutan, penghinaan dan Makar UU Pemilu dan UU ITE.

Menurut para ahli, tindak pidana makar tidak perlu sampai selesai delik itu yaitu tergulingnya pemerintahan yang sah. Namun, percobaan makar seperti penghasutan sudah bisa dikenai pasal makar.

Pengamat hukum Feri Amsari mengatakan bahwa gerakan people power tidak bisa menyelesaikan masalah sengketa pemilu di Indonesia, meski pelanggaran pemilu pasti akan terjadi. "Saya mengingatkan kalah mau memilih jalur MK, disiapkan bukti-buktinya secara matang. Menurut saya, saran saya kepada pihak yang menyarankan people power itu, lebih baik pihak ini berkonsentrasi untuk maju ke MK jika ada indikasi kecurangan," tutur Feri.

Hal tersebut menandakan bahwa selain people power menambah kegaduhan, gerakan tersebut juga sia-sia, karena apabila sengketa pemilu tidak diajukan ke MK, dalam kerangka hukum pemilu, artinya semua pihak menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh KPU.
Editor: Iman

T#g:People Power
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 30 Mei 2019 03:30

    Demonstrasi Anarkhi Versi Tokoh Reformasi

    Tanggal 21 dan 22 Mei beberapa hari yang lalu menorehkan sejarah kelam dalam perjalanan negara Indonesia, khususnya perjalanan sebagai negara demokrasi, yang selama 20 tahun terakhir ini dijadikan mod

  • Rabu, 22 Mei 2019 13:42

    Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) Tolak Propaganda People Power

    Seratusan massa yang mengaku dari Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN)  melakukan demo aksi damai di depan gedung KPUD Sumut  Rabu (22/05/2019), di jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.AMIN

  • Minggu, 19 Mei 2019 17:19

    Kapolres dan Komandan Kodim 0824/Jember Sidak Penumpang Bus dan Kereta Api

    Berkaitan lonjakan penumpang Jelang Idul Fitri 2019 sekaligus memonitor kemungkinan adanya rombongan yang berangkat ke Jakarta dalam rangka ikut turun ke Jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu oleh K

  • Minggu, 19 Mei 2019 15:19

    Sekretaris MUI Sumut: Sekarang saja masyarakat susah, kalau ada people power, pasti akan lebih runyam

    Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut), DR H. Ardiansyah, Lc., MA., mengharapkan para pemimpin bangsa, khususnya yang terlibat dalam Pemilu 2019, baik Pemilihan Presiden

  • Selasa, 14 Mei 2019 08:44

    Babak baru kasus dugaan makar, Polisi tangkap Eggi Sudjana

    Aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak