Sabtu, 19 Okt 2019 18:24
  • Home
  • Opini
  • Mencermati Perburuan Kursi, Koalisi VS Oposisi

Mencermati Perburuan Kursi, Koalisi VS Oposisi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Ismail, pengamat sosial politik
Senin, 05 Agu 2019 03:05
Capture
Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
Kubu koalisi tampak seperti kebakaran Jenggot, ketka kemenangan Capres yang diusungnya Joko Widodo, menyisakan kegalauan, ketenangan dan kepastian mereka terhadap jatah kursi kabinet yang terusik oleh fenomena kedekatan Presiden Jokowi dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo juga telah menjalin kedekatan pula dengan ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri.

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo juga berlangsung akrab dan dikenal sebagai diplomasi nasi goreng, karena dalam kesempatan tersebut Megawati membuat nasi goreng racikannya yang juga menjadi favorit Gus Dur.

Kedekatan antara keduanya tentu tidak harus membuat kita merasa kaget, karena faktanya Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo ketika Pilpres 2009, hal ini menunjukkan bahwa politik merupakan sesuatu yang dinamis, dimana terkadang lawan bisa menjadi kawan.

Meski begitu, pertemuan tersebut mengindikasikan tidak tertutup akan adanya "koalisi plus- plus" dalam susunan kabinet periode 2019-2024.


Di lain pihak, kubu koalisi minus PDI-P juga sudah pasang kuda-kuda dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris masing- masing di markas Partai Nasdem, dimana partai koalisi tersebut seakan menyiratkan keberatan dengan penambahan peserta koalisi, kecuali partai Nasdem yang terang- terangan menyatakan bahwa penambahan partai koalisi tidak diperlukan. Menurut Nasdem, kekuatan koalisi sudah lebih dari cukup, sangat terlihat tidak sepahamnya partai Nasdem, terlihat juga dari dua kali markas partai Nasdem dijadikan tuan rumah pertemuan, anehnya pertemuan yang kedua justru dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi lawan politik ketika Pilgub DKI.

Dari pertemuan tersebut sangat terlihat kecemburuan Partai Nasdem, terhadap partai Gerindra yang semakin mendekat pada Jokowi dan PDIP, walau sebenarnya peta politik yang berubah itu suatu keniscayaan, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan dan hal itu lumrah terjadi.

Misalnya dalam konteks Pilkada baik bupati atau gubernur, dukungan partai tentu tidak linier dengan koalisi pusat, tergantung kesepakatan Parpol tingkat daerah, bahkan koalisi itu pun tidaklah permanen. Karena setiap 5 tahun akan ada Pemilu kembali, sehingga sangat dimungkinkan peta politik akan berubah.


Contohnya Gubernur Banten Wahidin, ketika Pilgub lawannya adalah Ratu Atut, pada Pilkada tahun lalu mereka bersatu berkoalisi dengan Andika Hazrumy (Anaknya Ratu Atut) melawan Rano Karno dari PDI-P. Demikianlah politik, oleh karena itu tidak perlu adanya kecemburuan atau bahkan show of force kepada mitra koalisi yang lain termasuk kepada Presiden terpilih.

Yang kita khawatirkan kecemburuan yang sudah terlanjut diperlihatkan secara eksplisit ternyata tidak diikuti oleh kawan koalisi yang lain, bagaimanapun kepentingan masing- masing partai akan dikedepankan, yaitu kepentingan meraih kursi, kesetiakawanan akan menjadi 'usang' tatkala kekuasaan yang menjadi incaran para politisi.

Tentu alangkah lebih baik juga tetap solid mendukung Presiden terpilih sekaligus menjadi koalisi yang solid dan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang akan berjalan 5 tahun kedepan. Daripada ditinggalkan teman, kemudian tidak mendapat kursi di kabinet, justru kursinya dialihkan kepada lawan dan berubah jadi oposisi, tentu hal tersebut akan sangat disayangkan.


Partai koalisi tentunya harus sadar bahwa pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya, meski demikian bukan tidak mungkin Presiden akan meminta saran kepada partai pengusungnya, siapa yang kelak akan membantunya dalam kabinet Indonesia Kerja.

Meski nantinya sudah masuk dalam kabinet, bukan berarti posisi tersebut membuatnya bisa duduk dengan nyaman, karena reshuffle kabinet juga sangat mungkin terjadi, seperti ketika Anies Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. 

Para politisi harus sadar bahwa tidak ada lawan atau kawan abadi dalam ranah politik, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Dalam ranah Pilpres 2019, PAN dan PKS merupakan partai koalisi pengusung Prabowo, namun akan berbeda jika nantinya ada Pilbup atau Pilgub. Contohnya, Ganjar Pranowo tidak mendapatkan dukungan dari PAN dan PKB, namun dalam ranah Pilpres, PKB seakan getol mendukung Jokowi karena adanya ulama kharismatik yang mendampingi Jokowi yaitu KH Ma'ruf Amin. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi politisi tidak boleh kaku.

Partai koalisi tentu memiliki tugas yang lebih besar daripada harap- harap cemas mendapatkan kursi, yaitu tetap mendukung dan mengawal arah kebijakan presiden.
Editor: Iman

T#g:Oposisi
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 24 Jul 2019 20:14

    Media harus kawal oposisi agar tidak bermain dengan isu hoax demi terciptanya demokrasi yang konstruktif

    Diskusi bersama sejumlah kalangan media dan netizen yang mengupas tema "Peran Media Melawan Hoax dan Mengawal Demokrasi Secara Kontruktif Demi Suksesnya Pembangunan 5 Tahun Kedepan", menghadirkan para

  • Senin, 22 Jul 2019 13:20

    SMCE Gelar Diskusi Peran Media Melawan Hoax dan Mengawal Demokrasi Secara Konstruktif

    Lembaga nirlaba Sosial Media for Civic Education (SMCE) akan menggelar diskusi dengan kalangan insan media bertema "Peran Media Melawan Hoax dan Mengawal Demokrasi Secara Konstruktif Demi Suksesnya Pe

  • Senin, 15 Jul 2019 11:15

    Menjadi Oposisi Konstruktif Tanpa Hoax Demi Kemajuan Bangsa Indonesia

    Partai politik pendukung pemerintah dipastikan akan mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019-2024. Meski demikian, partai politik di luar koalisi pemerintah mest

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak