Di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, kebijakan kesehatan di Sumatera Utara tidak berhenti sebagai wacana di ruang rapat. Ia bergerak keluar, menjejak realitas warga—ke ruang tunggu puskesmas yang sesak, ke lorong-lorong rumah sakit yang kerap menjadi batas tipis antara harapan dan keputusasaan. Di sanalah kebijakan diuji: apakah negara sungguh hadir, atau hanya tercatat rapi di atas kertas.

Bobby memilih jalan yang tidak mudah. Mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema UHC berarti menata ulang anggaran, memangkas kerumitan birokrasi, dan memastikan pemerintah daerah tidak lagi membiarkan warganya berhadapan sendiri dengan mahalnya biaya pengobatan.

Prinsipnya sederhana, tetapi tegas: tidak boleh ada warga Sumatera Utara yang menunda berobat hanya karena tidak memiliki uang.

Program UHC dijalankan bukan sekadar untuk memenuhi target angka, melainkan sebagai upaya memulihkan kepercayaan rakyat—bahwa negara masih berpihak dan hadir saat dibutuhkan. Setiap kartu kepesertaan menyimpan harapan. Setiap akses layanan kesehatan adalah wujud kehadiran pemerintah yang nyata, bukan sekadar slogan.

Pengakuan nasional dari BPJS Kesehatan menjadi penanda bahwa kerja tersebut terlihat dan diakui. Namun bagi Bobby, penghargaan ini bukanlah garis akhir. Ia adalah pengingat bahwa kerja di sektor kesehatan tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus terus dijaga di lapangan—agar tak ada lagi kisah warga yang pulang dari rumah sakit dengan duka hanya karena persoalan biaya.

Di Sumatera Utara, perjuangan itu masih berlangsung. Namun satu hal kini menjadi terang: arahnya telah ditetapkan—kesehatan adalah hak, dan negara wajib memperjuangkannya hingga tuntas.