Penyiaran iklan Partai Perindo dianggap sebagai pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).

Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang pengawasan isi siaran, Hardly Stefano, menjelaskan siaran iklan Partai Perindo tidak mengikuti ketentuan P3 & SPS yang menyatakan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. 

"KPI menilai, penayangan Iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik", ujar Hardly, dikutip dari situs resmi KPI Pusat, Sabtu (13/5).

Menurut Hardly, siaran iklan Partai Perindo melanggar pasal 11 P3 KPI tahun 2012 serta pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3 & SPS maka KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. 

Selain itu, merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Untuk itu, KPI memerintahkan pada keempat stasiun televisi tersebut untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo. 

Hardley mengingatkan, jika di kemudian hari masih ditemukan siaran iklan serupa, KPI akan memberikan peningkatan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012. Salah satunya dalam bentuk rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.