Jokowi mengungkapkan hal itu dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022).

"Sekarang yang ditakuti semua negara, ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi, paling ditakuti," tegasnya.

Di Indonesia sendiri ancaman amukan inflasi muncul dari kenaikan harga BBM yang belum lama ini dilakukan pemerintah. Oleh karena itu Jokowi meminta pemerintah daerah untuk ikut bekerja sama meredam laju inflasi.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi, hati-hati," tegasnya.

"Sekarang semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi dan instrumen yang digunakan biasanya adalah memakai menaikkan suku bunga. Uang kita lakukan sekarang ini di situ iya. Di lapangannya kita juga kerja. Sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik," ucapnya.

Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.

"Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2% bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," terangnya.

Menurut data yang dipegang Jokowi, per hari ini 2% dari DAU bisa mencapai Rp 2,17 triliun. Sementara untuk belanja tak terduga ada sebesar Rp 16,4 triliun, dan baru digunakan Rp 6,5 triliun.