Sayangnya, agenda Perundingan Bipartit untuk merumuskan pembuatan PKB tersebut gagal dilaksanakan. “Perundingan hari ini gagal dilaksanakan, karena perwakilan perusahaan PT. KCN tidak datang. Padahal rencananya perundingan akan dilaksanakan di room meeting PT. KCN, di Lubuk Bendahara,” ujar Ketua PUK SPPP-SPSI PT. KCN, Irvan Ridho, didampingi Sekretarisnya Abdul Halim pada media ini, jumat (10/5/2024).

“Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI, jika proses Perundingan Bipartit gagal, maka kami akan mengajukan tripartit karena proses perundingan bipartit telah gagal terlaksana,” sebutnya.

Menurut Irvan Ridho dan Abdul Halim, pihaknya akan kembali mengajukan perundingan tripartit dengan perusahaan PT. KCN yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Rokan Hulu Riau di Pasir Pengarayan

Untuk itu, pihak pengurus PUK SPPP-SPSI PT. KCN akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Rokan Hulu, untuk memfasilitasi mediator hubungan industrial. “Kami akan berkoordinas dengan Disnakertrans Kabupaten Rokan Hulu terlebih dahulu, untuk memfasilitasi mediator hubungan industrial. Setelah itu, akan menghubungi pihak perusahaan PT. Karya Cipta Nirvana,” ucap Irvan Ridho.

Sebelumnya, menurut Irvan Ridho dan Abdul Halim, surat permintaan perundingan bipartit dari PUK SPPP-SPSI PT. KCN tepah diterima oleh Pjs. Mill Manager PT. KCN, Royandi R tertanggal 8 Mei 2024.

"Setahu kami juga, Pak Royandi R sudah pula berkoordinasi juga kepada HRGA bapak Indra Manurung terkait adanya surat perundingan bipartit dari PUK SPPP-SPSI PT. KCN, Tapi tetap akan melanjutkan prosesnya ke tingkat perundingan tripartit," tegas kedua.