Perundingan tersebut membahas sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan pekerja, mulai dari status kerja hingga hak-hak normatif buruh. Ketua PUK SPPK FSPMI PT MUP, Hatta Zega, menegaskan bahwa forum bipartit ini penting agar tidak ada lagi upaya pembodohan atau pelanggaran hak oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Turut hadir dalam perundingan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Riau, Satria Putra, serta jajaran pengurus PUK SPPK FSPMI PT MUP. Kehadiran mereka menambah bobot pentingnya pertemuan yang berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan.

Dari hasil bipartit, sejumlah poin permasalahan berhasil mendapatkan kejelasan. Salah satunya terkait status pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang selama ini tidak jelas. Manajemen PT Asian Agri Kebun Gondai menyampaikan bahwa nama-nama anggota FSPMI yang sudah diajukan resmi ditetapkan menjadi PKWTT terhitung sejak 1 September 2025.

Selain itu, manajemen juga menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi langsung ke lapangan terkait persoalan-persoalan lain yang masih menjadi perhatian buruh. Hal ini disambut baik oleh perwakilan serikat pekerja yang hadir dalam perundingan.

Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, menegaskan agar manajemen perusahaan selalu menindaklanjuti setiap persoalan tenaga kerja dengan serius. “Setiap masalah pekerja, khususnya anggota FSPMI, harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

 

Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, diharapkan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Asian Agri bisa berjalan lebih harmonis, adil, dan berkeadilan.