Rabu, 27 Jan 2021 13:41
  • Home
  • Opini
  • Nilai-nilai kebhinekaan dalam multikulturalisme dan ancamannya

Nilai-nilai kebhinekaan dalam multikulturalisme dan ancamannya

MEDAN (utamanews.com)
Kamis, 12 Jan 2017 07:17
Oleh: Iman S *)

Indonesia dengan berbagai suku, agama, ras sudah sejak dahulu saling menghormati dan hal itu terbukti dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sementara saat ini bangsa Indonesia sedang diuji kedewasaan dan keragamannya, dengan maraknya kasus intoleran, penistaan agama dan berbagai kasus SARA yang selalu terjadi. Padahal, di era tahun 70-an sampai tahun 80 an jarang terjadi, mungkin disebabkan karena Orba waktu itu berkuasa sangat kuat dengan menihilkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. 

Harus diingat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan jauh melebihi Amerika dalam demokrasi, dimana pemilihan langsung dapat kita amati dari tingkat paling bawah RT, RW, dukuh, kepala desa, hingga Presiden. Walaupun banyak yang menilai bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas pada prosedural dan belum substansial, apa yang dilaksanakan tidak berdampak positif secara signifikan meskipun ada beberapa wilayah cukup maju.

Sedangkan, permasalahan lainnya yang menjadi ancaman bagi kebhinekaan kita adalah rumor adanya fenomena bangkitnya eks PKI. Bagi kelompok pro komunis atau paham kiri selalu mempunyai alibi bahwa masyarakat banyak salah menafsirkan bahwa gerakan kiri itu identik dengan PKI, padahal saat ini partainya saja sudah tidak ada. Partai kiri di awal kemerdekaan itu diartikan sebagai partai yang menolak kapitalisme atau yang menolak kemapanan.

Salah satu partai yang sering dilupakan adalah Partai Murba dengan tokohnya yaitu Tan Malaka yang pernah menjadi tokoh sentral gerakan kiri di Asia. Peristiwa tahun 1965 memang banyak versi namun kebanyakan versi tersebut baru muncul setelah keruntuhan Orde Baru. Beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa 1965 antara lain yaitu almarhum Sarwo Edi Wibowo yang melakukan kegiatan pemberantasan terhadap gerakan kiri atau PKI. Kemudian pasca peristiwa Madiun juga muncul kembali pemberontakan gerakan kiri yang sebenarnya merupakan persaingan antar gerakan kiri. 

Persaingan itu antara kelompok gerakan kiri yang dipimpin oleh Tan Malaka, Amir Syarifudin dan Muso. Jadi gerakan kiri itu sebenarnya tidak pernah hilang karena pada suatu waktu bisa saja gerakan kiri itu muncul kembali. Bahkan sampai sekarang pandangan-pandangan kiri akan tetap berjalan dengan meletakkan pada dasar Marxisme yang sering menjelma menjadi sosialis demokrat. Misalnya saja pada waktu penyelenggaraan acara belok kiri fest yang kemudian dibubarkan oleh massa. Secara teoritis, gerakan kiri atau komunis itu menolak adanya modal asing sehingga musuhnya adalah kapitalisme.

Melunturnya Nilai kebhinekaan

Salah satu perekat nasionalisme adalah nilai kebhinekaan kita. Sayangnya, Bhineka Tunggal Ika yang diagungkan dan digaungkan sejak dulu oleh pendiri bangsa mulai tidak dipahami dan hanya sebatas diucapkan. Kebhinekaan adalah sumber persatuan bangsa Indonesia, dan Pancasila adalah landasan dasar yang sebenarnya telah mengajarkan semuanya, namun lagi-lagi saat ini Pancasila sudah dianggap usang dan tidak diperlukan. 

Orang menyanyikan Indonesia Raya atau membaca teks Pancasila sudah tidak bergetar seperti saat jaman kemerdekaan, padahal jaman kemerdekaan menyanyikan harus sembunyi-sembunyi, dan sekarang ini diakui atau tidak diakui generasi muda Indonesia tidak ada respons baik dengan lagu kebangsaannya. Inilah tanda-tanda melunturnya nilai kebhinekaan.

Hal lain dalam melemahnya kebhinekaan dan keberagaman adalah lemahnya penegakkan hukum, banyak kasus SARA yang mengancam kebhinekaan tidak diselesaikan secara tuntas hingga akarnya, akibatnya muncul kembali di lain waktu.

Kondisi tersebut diperparah dengan pendidikan Pancasila saat ini sangat minim, bahkan banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak hafal, bagaimana mau merawat kebhinekaan jika landasan dasar dan ruh kebhinekaan saja tidak hapal dan tidak paham. Selain itu, kebhinekaan yang ada di Indonesia sudah takdir dan bagaimana kita merawatnya karena tidak akan mungkin dilakukan penyeragaman ini yang masih banyak belum dipahami oleh para pemimpin kita.

Indonesia sebagai contoh keberagaman sudah mulai dipertanyakan karena muncul berbagai kasus yang berpotensi kekerasan baik SARA ataupun yang lain, seperti geng pelajar yang memakan korban menunjukkan adanya gejala-gejala intoleransi dan mengoyak keberagaman.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan agar nilai kebhinekaan dan multikulturalisme di Indonesia tidak memburuk yaitu : pertama, perlunya literasi media khususnya bagaimana menggunakan media sosial secara bijaksana. Bagaimanapun juga, media sosial yang berkembang pesat menjadikan apapun dapat tersebar masuk langsung ke privat masyarakat, jika tanpa ada filter, kroscek dan literasi Medsos yang berkesinambungan ke masyarakat, maka yang terjadi adalah saling klaim kebenaran ataupun kesalahan. 

Kedua, saat ini pentingnya mengembalikan pendidikan moral baik dalam informal dan formal, karena keberagamaan, toleransi dan saling menghormati dapat tumbuh diawali dari pendidikan terbawah informal yaitu keluarga.

Ketiga, mahasiswa sebagai agen perubahan harus ikut memikirkan kondisi nasional, jika tidak maka bersiaplah menjadi mahasiswa korban industrial pendidikan yang tidak mampu mengimplementasikan dharma pendidikan, padahal pendidikan adalah membebaskan bukan sekedar mencerdaskan. Faktor kunci membebaskan itulah yang dapat membuat nilai kebhinekaan dan multikulturalisme kita semakin dinamis dan elastis.

*) Penulis adalah pemerhati masalah perkembangan sosial budaya. Tinggal di Jakarta.
T#g:cipkonintoleransi
Berita Terkait
  • Kamis, 17 Sep 2020 21:47

    Kapolda Sumut: Sebagai umat beragama kita harus saling menghargai dan menghormati

    Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi membuka kegiatan Pembinaan Penanggulangan/ Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Kepada Personel Polda Sumut TA 2020, bertempat di Aula Tribrata Polda

  • Kamis, 26 Apr 2018 18:16

    Pergerakan Indonesia Gelar Dialog Interaktif Kawal Pilkada Serentak Dalam Bingkai Kebhinekaan

    Dewan Pengurus Provinsi Pergerakan Indonesia (DPP PI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dalam bingkai kebhinekaan suku, agama, RAS dan antar golongan.

  • Senin, 01 Jan 2018 20:41

    Kaleidoskop 2017: Tahun Keprihatinan Beragama

    Tahun 2017 segera akan lewat. Tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo yang mulai menunjukkan hasil kerja fisiknya, namun bagi saya dan banyak Muslim lain di negeri ini terasa sebagai tahun yang menyesak

  • Rabu, 31 Mei 2017 21:01

    Panglima TNI Ajak ASN Berperan Aktif Cegah Provokasi SARA

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif dalam mencegah maraknya provokasi dan adu domba di tengah masyarakat. ASN harus bisa mengajak selu

  • Rabu, 24 Mei 2017 04:24

    Ujian-Ujian Kebangsaan. Sejauh Ini Kita Masih Lulus

    Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku, bahasa, adat istiadat, budaya dan agama. Saat ini negara Indonesia tengah menghadapi kesulitan di bidan

  • Senin, 22 Mei 2017 16:12

    Siswa SMP Negeri Mengadu ke DPRD karena disebut Kafir

    Siswi SMP Negeri di Yogyakarta mengadu ke DPRD Kota terkait tindakan diskriminasi yang diterimanya di sekolah.

  • Rabu, 12 Apr 2017 19:56

    Hebat, Manado Punya Desa Kerukunan Beragama!

    Panitia penyelenggara Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara, hari ini, Rabu (12/04/2017) menetapkan dan mencanangkan Desa/Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Ko

  • Senin, 20 Mar 2017 10:13

    Medan Perang dan Jihad Pemuda Indonesia

    Tindakan radikalisme yang dilakukan oleh generasi muda kembali menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Serangkaian aksi teror, baik sebagai pelaku atau s

  • Minggu, 19 Mar 2017 11:27

    Pemimpin Harus Bersih, Jujur dan Tidak Korupsi

    Oleh : Ramen Antonov PurbaDemokrasi saat ini memudahkan rakyat memilih pemimpin, salah satunya melalui Pilkada. Hal tersebut telah dilakukan 41,2 juta pemilih pada 15 Februari di 101 daerah yang mengg

  • Jumat, 17 Mar 2017 08:42

    Pupuk Nasionalisme, Pahami Ancaman Proxy War

    Maraknya aksi unjuk rasa dengan mempertontonkan kata-kata kasar dan kadang berujung bentrok, salah satunya disebabkan oleh lunturnya wawasan kebangsaan. Tak dapat dipungkiri banjirnya informasi di dun

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak