Ini kata pengamat soal Silpa APBD Sumut 2015 senilai Rp 500 Milyar
MEDAN (utamanews.com)
Kamis, 07 Jan 2016 08:54
Walau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Plt. Gubsu, Tengku Erry Nuradi sudah memastikan bahwa Pemprov Sumut memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 2015 sebesar Rp 500 miliar.
"SILPA sebesar Rp 500 miliar itu terjadi karena masih ada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang penyerapan anggarannya masih di kisaran 75 persen," ujar Pelaksana tugas Gubernur Sumut, T Erry Nuradi kepada Antara, Selasa (5/1).
Baca juga:
Menanggapi hal ini, pengamat anggaran, Ucok Sky Khadafi menyatakan bahwa Silpa ini bukanlah hal yang positif, karena seharusnya anggaran tersebut terserap dan sampai ke masyarakat bukan malah disimpan di dalam laporan sisa lebih.
“Karena kalau gaji itu kan tidak mungkin Silpa. Jadi ibaratnya mereka (PNS Pemprovsu) seperti makan gaji buta, ada pekerjaan tapi ada sisa sebesar 500 M tidak mereka kerjakan,” ujar Ucok melalui sambungan seluler, (6/1/2015)
Ditambahkannya, Pemprovsu jangan melakukan laporan yang asal-asalan untuk dapat menyenang-nyenangkan hati masyarakat.
"Sehingga terlihat di mata masyarakat, bahwa Plt.Gubsu, Tengku Erry itu lebih bagus bila dibandingkan dengan Gubernur, Gatot Pujo Nugroho. Kayak gitu loh. Karena setahu saya di Sumatera itu mana ada yang bagus, semua-semuanya perlu duit," pungkas Ucok.
Sementara itu, Elfanda Ananda selaku pengamat anggaran Sumatera Utara mengatakan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan APBD Pemprovsu yang mengalami Silpa sebesar Rp 500M.
"Kenapa prihatin, karena APBD inikan tergantung dari form perubahan kan sudah berkurang dari 8,6, targetnya diturunkan menjadi 8,4. Nah, artinya ada penurunan yang cukup besar," jelasnya.
Kemudian, lanjut El, waktu realisasi justru mengalami Silpa sampai dengan Rp 500M. "Nah, bayangkan kalau uang sebesar itu digunakan. Sudah berapa banyak jalan yang bisa dibangun?," paparnya.
Artinya, jelas Elfanda, meskipun angka penggunaannya sudah dikurangi, tetap saja Pemprovu tidak mampu mencapai anggaran belanja yang dilakukannya. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap banyaknya pembangunan yang ditunda.
"Belum lagi harusnya bisa membayar hutang terhadap Kabupaten/Kota. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh Plt.Gubernur," tegas Elfanda.
(red)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
