Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dan segenap Jajaran OPD-OPD Pemko Pematang Siantar bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Aparatur dan Pengawasan Wilayah I Akhmad Hasmy menggelar pendampingan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pematang Siantar.
Acara tersebut digelar dan dibuka oleh Wali Kota dr Susanti, bertempat di jl Iskandarsyah Raya no. 1 Ambara Hotel, Jakarta. Selasa (8/8/2023).
Wali Kota dr Susanti, Pada tahun 2022, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih predikat CC dengan kategori cukup. Capaian ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan predikat C kategori kurang.
Selaku kepala daerah, tegas dr Susanti, “saya memotivasi para pimpinan OPD untuk terus berupaya membangun akuntabilitas, meningkaykan, perencanaan yang berkinerja, berorientasi hasil, sehingga visi Kota Pematang Siantar “Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas” dapat tercapai,” tuturnya.
“Saya juga mengucapkan terima kasih, kepada bapak Deputi dan Asisten Deputi Bapak Akhmad Hasmy, atas kesediaannya menerima dan terus mendampingi Kota Pematang Siantar dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota pematang siantar,” ucapnya.
Kemudian, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Aparatur dan Pengawasan Wilayah I Akhmad Hasmy menerangkan dalam paparannya, bahwa prioritas Presiden - Wakil Presiden yakni, Pembangunan SDM, Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, APBN yang fokus dan tepat sasaran.
“Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, pelayanan publik yang prima, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas yang kita anggap itu benar. Penggunaan APBD yang fokus dan tepat sasaran. Sehingga berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” terangnya.
SAKIP juga sebagai manajemen kinerja sektor publik untuk mendukung tujuan negara. Mulai dari perubahan paradigma, kerja efisien dan ekonomis, realisasi anggaran yang berdampak, administratif yang tercatat.
“Tidak boleh ada satu rupiahpun anggaran Instansi Pemerintah yang tidak memiliki hasil/manfaat bagi masyarakat,” papar Asdep Hasmy.
Turut hadir, seluruh Pimpinan OPD se-Kota Pematang Siantar.