Demikian dikatakan oleh Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi DKI Jakarta, Tohom Purba, dalam pemaparannya untuk program kerja prioritas dalam meningkatkan kesadaran hukum seluruh anggota dan kader Pemuda Pancasila.

"Kita akan melakukan penyuluhan ke tingkat kecamatan (PAC) dengan melibatkan MPC dan ranting-ranting. Dalam penyuluhan itu, kita akan berupaya meningkatkan kesadaran hukum para kader. Kita akan ubah image Pemuda Pancasila menjadi lebih baik dan intelektual di masyarakat," tuturnya dalam Rapat Pleno I BPPH Pemuda Pancasila DKI Jakarta di Puri Denpasar Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

Tohom menegaskan BPPH PP DKI Jakarta pun akan berupaya meningkatkan jalinan kemitraan dengan sejumlah organisasi atau kelompok praktisi hukum lainnya, seperti HAMI (Himpunan Advokat Muda Indonesia).

Tohom memandang penting masalah kemitraan tersebut, karena BPPH PP sendiri terbuka untuk melayani pendampingan, pembelaan, maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat umum, bukan hanya terhadap kader Pemuda Pancasila.

"Rencana ke arah sana sudah semakin mengerucut. Apalagi tadi tokoh HAMI sendiri, Sunan Kalijaga, ikut hadir pada acara Rapat Pleno I BPPH PP DKI Jakarta," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Thariq Mahmud, menegaskan, BPPH PP DKI Jakarta wajib melakukan pendampingan kepada setiap anggota dan kader yang sedang menjalani proses hukum.

"Anak-anak itu kan ribut bukan (untuk) urusan pribadi, tetapi membela panji Pemuda Pancasila. Sebagai timbal balik, kita lah yang membantu proses hukumnya sampai selesai. Jangan sampai ditinggal. Itu tidak fair," tegas Thariq dalam sambutannya.

Dalam konteks itu, Thariq meminta agar seluruh jajaran di BPPH DKI Jakarta lebih aktif lagi dalam menggerakkan roda-roda organisasinya. "Saya paham (kepadatan) aktivitas teman-teman sebagai advokat. Tapi, tingkatkan (jugalah) keaktifan untuk membesarkan organisasi, agar menjadi lebih kuat dan baik," katanya.

Sementara itu, Sekretaris MPW PP DKI Jakarta, Embay Supriyantono, mengingatkan BPPH agar lebih memperhatikan soal tata tertib administrasi. "Ini organisasi. Jadi, saya tidak mau teman-teman BPPH bergerak secara personal. Silakan saja kalau mau buat kartu nama BPPH PP. Tapi, setiap produk administrasi yang dikeluarkan, apalagi menggunakan kop surat, harus dilaporkan ke MPW. Paling tidak dua bulan sekali," kata Embay.

Pada perbincangan terpisah, Sekretaris BPPH PP DKI Jakarta, Arnol Sinaga, mengikrarkan bahwa lembaga ini akan senantiasa menjaga nama baik organisasi Pemuda Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. "Bahkan, kami sudah merancang semacam penyuluhan dan pembelaan bagi masyarakat yang memang dinilai pantas dan layak untuk dibela, tanpa pungutan biaya," kata Arnol.